Oleh : Setyo Widagdo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya – [email protected]
Prabowo sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke delapan oleh MPR, bahkan sudah melantik para Menteri dan wakil Menterii anggota kabinetnya.
Ibarat mengendarai mobil, Presiden Prabowo langsung masuk persneling 2 kemudian 3 dan 4 dengan akselerasi. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan, sebab Pekerjaan Rumah (PR) yang diwariskan Pak Jokowi amat banyak, malah mungkin banyak yang bermasalah.
Tulisan ini tidak hendak menyoroti banyak hal, namun mencoba mencermati satu aspek saja dari kebijakan Pemerintah, yaitu mengenai kebijakan luar negeri, terutama dalam menghadapi dinamika global yang serba tidak menentu ini.
Terpilih, Presiden Prabowo Subianto sudah dihadapkan pada tantangan besar dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri yang sesuai dengan visi dan prioritas nasional. Sebagai pemimpin dengan latar belakang militer dan pengalaman luas di bidang pertahanan, Prabowo dipandang memiliki pandangan politik luar negeri yang pragmatis, didorong oleh kepentingan nasional dan keamanan regional. Namun, sejalan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia, Prabowo saya kira akan tetap mempertahankan pendekatan independen, bebas aktif, dan menghindari ketergantungan terhadap blok-blok besar dunia.
Dalam konteks global yang semakin kompleks, kebijakan luar negeri RI dibawah pemerintahan Prabowo berfokus pada keseimbangan antara nasionalisme (inward looking), keamanan, dan kerjasama multilateral (outward looking).
Dalam pidato-pidato politiknya selama kampanye, Prabowo menekankan pentingnya nasionalisme ekonomi sebagai pilar utama kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Hal ini tercermin dalam prioritas kebijakan luar negerinya, di mana fokus utama adalah melindungi kepentingan ekonomi Indonesia, terutama di sektor energi, sumber daya alam, dan perdagangan internasional.
Namun, meskipun memiliki pendekatan nasionalis yang kuat, Prabowo juga memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan komunitas internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan regional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Prabowo mencakup upaya untuk menarik lebih banyak investasi asing, memperkuat hubungan dagang dengan mitra strategis seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara di Asia Tenggara, sambil mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan nasional.
Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo diperkirakan akan lebih selektif dalam menerima kesepakatan perdagangan internasional. Prabowo kemungkinan akan lebih menekankan pada perjanjian perdagangan yang memiliki keuntungan jelas bagi ekonomi domestik, sambil tetap terbuka untuk kerjasama yang mendukung kepentingan strategis Indonesia.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki pandangan yang jelas tentang pentingnya keamanan nasional dan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri di bawah Prabowo diproyeksikan akan fokus pada peningkatan kemampuan pertahanan nasional serta penguatan aliansi keamanan di kawasan.
Salah satu prioritas utama adalah menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam dan sering menjadi wilayah konflik antara berbagai negara, termasuk Tiongkok. Prabowo telah berulang kali menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir pelanggaran wilayah oleh kapal asing, dan pemerintahannya akan meningkatkan kehadiran militer di kawasan tersebut. Kebijakan ini mencakup modernisasi alutsista serta penguatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk menjaga integritas teritorial Indonesia.
Di sisi lain, Prabowo juga diperkirakan akan mengupayakan dialog diplomatik yang lebih kuat dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, dan Jepang guna mengelola potensi konflik di wilayah Laut China Selatan. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, akan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dan memastikan bahwa setiap ketegangan dapat dikelola melalui jalur diplomasi, bukan kekuatan militer.
Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo tetap akan menempatkan ASEAN sebagai pusat kebijakan luar negerinya. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan kerjasama regional yang erat di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis seperti energi, teknologi, dan pendidikan.
Selain ASEAN, Prabowo juga melihat pentingnya diplomasi multilateral dalam mengelola tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan krisis kesehatan. Pemerintahannya diproyeksikan akan terus berkomitmen pada kerjasama internasional melalui forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), meskipun dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Prabowo juga diperkirakan akan memprioritaskan kerja sama dalam bidang maritim dan perikanan, mengingat peran Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Melalui forum-forum internasional, Prabowo dapat memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu maritim global, termasuk masalah penangkapan ikan ilegal, eksplorasi sumber daya laut, dan konservasi laut.
Hubungan Indonesia dengan Tiongkok, dan Amerika Serikat akan menjadi elemen penting dalam kebijakan luar negeri Prabowo. Di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat antara kedua negara adidaya ini, Indonesia akan berusaha menjaga keseimbangan tanpa memihak salah satu pihak secara terbuka.
Dengan Tiongkok, Indonesia akan terus memperkuat hubungan ekonomi dan investasi. Prabowo diproyeksikan akan melanjutkan kerjasama dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang didanai oleh Tiongkok, seperti inisiatif Belt and Road. Namun, Indonesia juga akan tetap waspada terhadap potensi pengaruh ekonomi Tiongkok yang berlebihan, terutama di sektor-sektor strategis.
Sementara itu, hubungan dengan Amerika Serikat akan tetap penting, terutama dalam hal kerja sama pertahanan dan keamanan. Prabowo diperkirakan akan menjaga kemitraan strategis dengan AS dalam memerangi terorisme, memperkuat keamanan siber, serta meningkatkan kapasitas militer Indonesia melalui transfer teknologi dan pelatihan.
Isu Palestina selalu menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia, dan Prabowo tidak berbeda dalam hal ini. Di bawah pemerintahannya, Indonesia diperkirakan akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional. Sikap ini sejalan dengan prinsip konstitusional Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Namun, Prabowo juga akan berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Amerika Serikat.
Ditujuknya Sugiono sebagai Menlu baru diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan diplomasi yang lebih aktif dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kawasan regional ASEAN dan meningkatkan performance Indonesia di komunitas internasional (*)
