KANAL24, Malang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Rakyat melawan Oligarki melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota malang hari ini (23/9/2019).
Massa berasal dari berbagai universitas dan LSM, diantaranya BEM se Malang Raya, MCW, Komite Aksi Kamisan Malang, Resister Indonesia, dll. Ada 5 tuntutan yang diorasikan pada aksi hari ini.
Kepada DPR RI untuk segera mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat.
Kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK, dan UU Sumber Daya Air
Kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK, dan UU Sumber Daya Air dan menghentikan ijin korporasi pembakar hutan.
Mahasiswa juga menuntut kepolisian RI untuk secepatnya membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, Advokat, aktivis Papua, intimidasi terhadap masyarakat sipil Papua, serta tarik militer dan hentikan operasi keamanan terhadap warga sipil.
Di bidang kesehatan mahasiswa menuntut pemerintah mengubah pelayanan kesehatan melalui BPJS dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh negara dan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.
Selain tuntutan diatas, massa juga menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat dan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia utamanya di Jakarta, untuk melakukan pendudukan terhadap gedung DPR, untuk membatalkan rencana pembahasan dan pengesahan RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, rencana perombakan 72 RUU untuk investasi kepentingan korporasi di sektor kehutanan dan perkebunan pembakar hutan.
Massa juga menyoroti perihal Pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap Veronika Koman, Advokad, Surya Anta, dan aktivis demokrasi Papua dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah telah menaikkan iuran BPJS sehingga mempersulit akses rakyat untuk menikmati layanan penyembuhan yang memerlukan penanganan medis.
Lebih lanjut, tren kriminalisasi terhadap aktivis buruh belakangan ini meningkat dan DPR RI juga akan membahas dan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang memihak pemodal dan merugikan buruh.
Rencananya, aksi akan dilakukan hingga pukul 17.00 WIB nanti dan akan dilanjutkan pada esok hari. Rere, salah satu perwakilan mahasiswa, dalam orasinya mengajak mahasiswa untuk terus mengawal beberapa RUU yang kini tengah digodok di Senayan.
“RUU Sumber Daya Air tidak berpihak kepada rakyat yang menyebabkan privatisasi air. RUU tersebut dirancang dan disahkan saat musim kemarau ini. RUU Pertanahan yang sejatinya besok adalah hari tani, ketika RUU tersebut disahkan, ini adalah pelecehan terhadap kaum tani. RUU PKS yang sudah dibahas sejak tahun 2016, tapi ternyata kini DPR lebih mengutamakan RUU KPK daripada RUU PKS tersebut,” papar Rere.
“Merdeka sejatinya adalah ketika kalian bebas berekspresi, memiliki otoritas penuh atas diri kalian. Untuk aksi kali ini yang menjadi border adalah perempuan tujuannya untuk menghindari bentuk represif dari aparat. Kita jangan diam ketika terjadi pelecehan seksual dan saya himbaukan kepada teman-teman, untuk jangan buang sampah sembarangan,” pungkasnya. (meg)
