Kanal24, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Jumat (14/2/2025). Langkah efisiensi ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan refocusing anggaran untuk mendukung efektivitas birokrasi tanpa mengurangi layanan publik yang esensial.
Tenaga Honorer Tetap Aman
Sri Mulyani memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran K/L tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga honorer.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan agar pelayanan publik tetap terjaga sesuai arahan Presiden,” ujar Menkeu.
Beasiswa KIP dan LPDP Tetap Berjalan
Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Sri Mulyani menegaskan bahwa program ini tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran. Untuk tahun anggaran 2025, sebanyak 1.040.192 mahasiswa menerima alokasi dana sebesar Rp14,698 triliun. Selain itu, beasiswa LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) di bawah Kementerian Agama juga tidak mengalami perubahan.
“Seluruh mahasiswa yang menerima beasiswa tetap dapat melanjutkan program belajarnya seperti biasa,” kata Sri Mulyani.
Efisiensi di Perguruan Tinggi
Efisiensi anggaran juga dilakukan pada beberapa belanja operasional di perguruan tinggi, termasuk perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial lainnya. Namun, Menkeu menegaskan bahwa langkah ini tidak akan memengaruhi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ajaran baru 2025-2026.
“Pemerintah akan terus meneliti detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanatnya,” jelasnya.
Tunjangan Kinerja Dosen dalam Proses Finalisasi
Sri Mulyani juga mengungkapkan perkembangan terkait tunjangan kinerja (Tukin) dosen di lingkungan PTN-BLU dan PTN-Satker. Saat ini, tunjangan profesi telah diberikan kepada dosen di kategori ini, sementara tukin sedang dalam proses penghitungan dan pendataan.
“Keputusan mengenai tunjangan kinerja untuk dosen PTN-Satker, PTN-BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LLDikti sedang dalam tahap finalisasi Perpres, yang diharapkan selesai dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Refocusing Tanpa Mengurangi Belanja Negara
Menutup keterangannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa refocusing anggaran bukan berarti pengurangan total belanja negara. Dampak agregat dari langkah ini akan terlihat dari efektivitas realokasi anggaran pada aktivitas yang mampu memberikan efek berganda atau multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan birokrasi berjalan lebih baik dan efisien. Spirit membangun esensi birokrasi yang efektif tetap menjadi fokus utama, sehingga pelayanan publik dan fungsi pemerintah tetap optimal,” tegas Sri Mulyani.
Pihaknya akan terus melakukan monitoring ketat atas pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa efisiensi yang diterapkan tidak mengganggu layanan esensial dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.(din)
