Kanal24, Malang – Jepang berencana mengirimkan bantuan berupa peralatan pertahanan kepada delapan negara, termasuk Indonesia, dalam upaya memperkuat keamanan kawasan Indo-Pasifik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui skema Official Security Assistance (OSA) yang digagas pemerintah Jepang sejak 2023, demikian dilaporkan Kyodo News pada Jumat (20/6/2025).
Delapan negara yang menjadi penerima bantuan tahun ini adalah Thailand, Tonga, Timor Leste, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, dan Sri Lanka. Skema OSA ditujukan sebagai bentuk dukungan keamanan terhadap negara-negara berkembang, khususnya dalam menghadapi dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks akibat ekspansi militer Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik.
Baca juga:
Seminar FH UB Uji Substansi dan Arah RKUHAP
Menurut sumber dari pemerintahan Jepang, dalam bantuan terbaru ini, Tokyo mempertimbangkan untuk mengirimkan drone buatan Jepang. Perangkat tersebut akan difungsikan tidak hanya untuk keperluan militer, tetapi juga dalam misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan pengawasan wilayah laut.
“Langkah ini adalah bagian dari strategi Jepang untuk memperkuat kemitraan keamanan dan menjaga stabilitas kawasan. Penggunaan drone akan mendukung misi patroli, pencarian dan penyelamatan, serta pemantauan bencana,” ujar sumber yang dikutip dalam laporan tersebut.
Skema OSA pertama kali diluncurkan pada April 2023 dan menjadi instrumen utama Jepang dalam membina hubungan pertahanan dengan negara-negara mitra strategisnya. Berbeda dengan bantuan pembangunan biasa, OSA secara khusus ditujukan untuk peningkatan kapabilitas pertahanan non-lethal—seperti radar, drone, dan kapal patroli—dengan tetap menjaga prinsip perdamaian dalam kebijakan luar negeri Jepang.
Dalam dua tahun pertama pelaksanaannya, program ini telah menjangkau negara-negara seperti Bangladesh, Djibouti, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan Filipina. Salah satu contoh konkret adalah pengiriman kapal penyelamat dan peralatan pengawasan kepada Angkatan Laut Fiji pada Mei lalu, yang menjadi kiriman pertama resmi di bawah kerangka OSA.
Untuk tahun fiskal 2025 yang dimulai pada April, Jepang telah menaikkan alokasi anggaran OSA menjadi 8,1 miliar yen—meningkat drastis dari 2 miliar yen pada 2023 dan 5 miliar yen pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Tokyo dalam memperluas jangkauan diplomasi keamanannya, sekaligus mempertegas sikap waspada terhadap pengaruh militer Tiongkok yang semakin meluas di wilayah Asia-Pasifik.
Baca juga:
Pengundian Nomor Urut Bacadek FISIP UB, Tiga Kandidat Komitmen Integritas
Khusus untuk Indonesia, partisipasi dalam program ini tidaklah baru. Negeri ini sebelumnya telah menerima bantuan serupa, dan kini kembali dipilih menjadi mitra strategis. Selain untuk pengawasan maritim, teknologi drone dari Jepang diharapkan dapat membantu dalam mitigasi bencana alam di wilayah rawan seperti kepulauan Indonesia.
Bantuan ini pun menjadi simbol kerja sama pertahanan yang terus berkembang antara Jepang dan negara-negara ASEAN serta Pasifik. Dengan semakin kompleksnya tantangan keamanan kawasan, skema seperti OSA diharapkan mampu menciptakan jaringan pertahanan kolektif yang adaptif, responsif, dan berbasis solidaritas. (nid)
