Kanal24, Malang – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) kembali menjadi tuan rumah dalam program pertukaran mahasiswa internasional bertajuk New Colombo Plan, bekerja sama dengan University of Wollongong, Australia. Program yang berlangsung selama dua minggu ini dimulai pada Senin (30/06/2025) dan akan berakhir pada 11 Juli 2025, dipusatkan di Ruang Auditorium Lantai 6 FH UB.
Program New Colombo Plan (NCP) merupakan inisiatif Pemerintah Australia yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara mahasiswa Australia dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Dalam program tahun ini, sebanyak 10 mahasiswa dari University of Wollongong didampingi satu dosen senior, Dr. Armin Alimardani, mengikuti rangkaian kegiatan intensif di FH UB.
Baca juga:
Dilema Pendidikan Gratis: Janji Konstitusi di Tengah Krisis Anggaran
Ranitya Ganindha dari International Relations Office (IRO) FH UB menjelaskan bahwa kerja sama antara Universitas Brawijaya dan University of Wollongong sudah berlangsung sejak lebih dari satu dekade.
“Kerja sama ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2010, dan tahun ini merupakan kali ketiga program New Colombo Plan dilaksanakan di UB. Sebelumnya kami bekerja sama dengan mitra dari Western Australia dan Australian Catholic University,” ujarnya.
Tahun ini, tema besar yang diusung dalam program adalah Cyber Law dan Artificial Intelligence dalam perspektif hukum. Mahasiswa Australia tidak hanya akan mengikuti sesi kelas mengenai hukum dan teknologi, namun juga terlibat dalam berbagai aktivitas kultural yang memperkenalkan budaya Malang.
“Selain kuliah, kami juga mengajak mereka mengenal budaya lokal, mengunjungi beberapa tempat bersejarah, dan tentunya juga mengenalkan teknologi hukum yang ada di FH UB, seperti di BKBH (Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum) yang mulai menggunakan teknologi berbasis AI dalam pelayanan,” tambah Ranitya.
Sementara itu, Dr. Armin Alimardani selaku dosen pendamping dari University of Wollongong menyampaikan kesan positif terhadap program dan fasilitas yang disediakan FH UB.
“Universitas ini sangat luar biasa. Fasilitasnya lengkap, stafnya profesional, dan para mahasiswa sangat antusias. Ini membuat kami yakin bahwa UB adalah tempat yang tepat untuk mengadakan program ini,” ungkapnya.
Dalam dua minggu pertama, para mahasiswa bekerja mengembangkan prototipe solusi teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, seperti chatbot hukum yang memudahkan masyarakat memahami hak-haknya. Minggu kedua diisi dengan diskusi teori hukum dan penerapan AI dalam konteks regulasi dan etika.
Baca juga:
Doktor FH UB Tawarkan Reformulasi Kewenangan Jaksa dalam Mediasi Penal
Setelah sesi akademik di UB selesai, para mahasiswa akan melanjutkan program eksplorasi budaya dan masyarakat Indonesia selama dua minggu ke depan, menjadikan keseluruhan program berdurasi 28 hari. Dr. Armin juga menambahkan bahwa program ini didanai oleh pemerintah Australia dan cukup kompetitif dalam seleksi tahunannya.
“Kami harus mengajukan proposal setiap tahun dan bersaing untuk mendapat pendanaan. Tidak ada jaminan tahun depan kami bisa mengadakan program yang sama, namun kami sangat berharap bisa kembali ke UB,” tutupnya.
Program ini menjadi bukti konkret implementasi kerja sama internasional antara institusi pendidikan, sekaligus memberikan pengalaman global dan lintas budaya bagi mahasiswa dari kedua negara. Fakultas Hukum UB pun menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kemitraan strategis yang berdampak nyata, tidak hanya sebatas dokumen MOU, namun dalam bentuk program nyata seperti New Colombo Plan ini. (nid/pug)
