Kanal24, Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dari gejolak geopolitik hingga dampak lanjutan perubahan iklim dan El Nino, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 terbukti menjadi jangkar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN tahun ini telah bekerja secara optimal, tidak hanya dalam menopang stabilitas fiskal tetapi juga mendukung akselerasi pembangunan nasional.
“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024, Selasa (1/7/2025).
Dalam paparannya, Menkeu menegaskan bahwa kebijakan fiskal adaptif yang dijalankan berhasil menahan guncangan, terutama melalui program stabilisasi harga pangan dan energi, serta penguatan perlindungan sosial. Ini penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan global yang memengaruhi rantai pasok dan harga komoditas strategis.
Selain itu, APBN 2024 memainkan peran sentral dalam pembiayaan agenda prioritas nasional, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan proses transisi pemerintahan ke kabinet baru. “Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” imbuh Sri Mulyani.
Outlook Fondasi Fiskal
Data makroekonomi mencerminkan keberhasilan pengelolaan fiskal. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen dengan inflasi terkendali di level 1,6 persen, jauh lebih rendah dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar 2,8 persen. Angka ini menunjukkan efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan sinergis.
Dari sisi realisasi belanja negara, pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,6 persen menjadi Rp3.359,8 triliun. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut berkontribusi menekan tingkat kemiskinan ekstrem hingga tinggal 0,83 persen, serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka ke 4,91 persen.
Defisit anggaran pun terjaga pada level 2,3 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan outlook sebelumnya. Penurunan ini juga didukung oleh efisiensi dalam pembiayaan utang, di mana pemerintah mampu menekan realisasi pembiayaan di bawah target awal. Hal ini memperkuat postur APBN yang sehat, sekaligus mengurangi risiko fiskal jangka menengah.
Capaian positif tersebut turut didukung oleh sinergi erat antara pemerintah, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk kesekian kalinya, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pemerintah pun mengapresiasi peran DPR RI dan BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas fiskal nasional.
Dalam sidang tersebut, RUU P2 APBN 2024 diajukan untuk segera dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan fondasi tata kelola yang kuat dan penuh integritas, pemerintah optimistis APBN akan terus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia ke depan.
Inflasi Terkendali: Sinyal Positif dari Sinergi Moneter dan Fiskal
Bank Indonesia melaporkan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2025 tetap dalam rentang target 2,5±1 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19 persen (mtm), sementara secara tahunan mencapai 1,87 persen (yoy), menunjukkan tren stabil yang berkelanjutan.
Inflasi inti yang mencerminkan kestabilan harga dari sisi permintaan tercatat sebesar 0,07 persen (mtm) atau 2,37 persen (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dunia namun tetap berada dalam koridor yang wajar. Kelompok volatile food, seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,77 persen akibat pasokan pasca-panen yang menurun, namun sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) diyakini mampu menjaga stabilitas harga pangan.
Kelompok administered prices, yang mencakup tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga, turut mencatat inflasi 0,09 persen (mtm), seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan penyesuaian harga eceran LPG.
Arah Suku Bunga BI Tetap Konsisten Dorong Pertumbuhan
Dari sisi kebijakan moneter, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa suku bunga acuan (BI-Rate) saat ini berada di level 5,50 persen, setelah sebelumnya diturunkan dua kali masing-masing 25 basis poin pada Januari dan Mei 2025.
“Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menkeu dan Bappenas, Selasa (1/7/2025).
BI menilai keputusan mempertahankan suku bunga pada level saat ini sudah sejalan dengan proyeksi inflasi yang terjaga, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga nilai tukar Rupiah tetap stabil dalam jangka menengah.
Dengan APBN yang responsif, inflasi yang stabil, serta koordinasi fiskal-moneter yang erat, Indonesia berada pada jalur yang cukup solid untuk menghadapi ketidakpastian global di paruh kedua 2025 dan menyambut tahun 2026.
