Kanal24, Malang – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan tetap berlanjut pada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan nasional.
“Dalam rencana kerja anggaran 2026, kita akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran serta memperluas strategi implementasinya. Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” jelas Suahasil.
Baca juga:
Purbaya Isi Kursi Menkeu, Tantangan Ekonomi Menanti
Capaian Efisiensi 2020–2025
Sejak tahun 2020 hingga 2025, Kemenkeu berhasil mencatatkan efisiensi anggaran internal sebesar Rp 3,53 triliun. Angka ini diperoleh melalui evaluasi belanja rutin dan pemangkasan pos pengeluaran yang dinilai tidak produktif bagi pembangunan.
Suahasil menambahkan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata reformasi birokrasi di tubuh Kemenkeu berjalan dengan baik. “Benchmarking yang kita lakukan sejak 2020 membuat kita bisa mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan. Dengan begitu, efisiensi yang terkumpul hingga 2025 mencapai Rp 3,53 triliun,” ujarnya.
Strategi Tekan Belanja Birokrasi
Memasuki tahun anggaran 2026, Kemenkeu merancang strategi baru untuk menekan belanja birokrasi. Fokus utama diarahkan pada pengendalian biaya rutin yang berpotensi menambah beban anggaran tanpa memberi dampak signifikan terhadap pelayanan publik.
Beberapa langkah yang dipersiapkan antara lain adalah standardisasi biaya, pengendalian pengeluaran birokrasi, serta penguatan peran kantor layanan bersama Kemenkeu di berbagai daerah. Tidak hanya itu, modernisasi digital juga menjadi senjata penting dalam mengefisiensikan proses birokrasi. Hingga kini, terdapat 19 aplikasi inti seperti Cortex, CESA, dan SIMAN yang digunakan untuk mempercepat layanan keuangan negara secara transparan.
Penguatan SDM dan Digitalisasi
Selain efisiensi belanja, reformasi juga menyasar pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Data Kemenkeu menunjukkan jumlah pegawai berkurang dari 82.468 orang pada tahun 2019 menjadi 77.412 orang pada 2025. Meskipun jumlah pegawai menurun, peningkatan kualitas terus dilakukan melalui seleksi ketat, pengembangan kompetensi, serta penerapan konsep digital workplace.
Baca juga:
Harga Pangan 8 September 2025, Beras Naik Bawang Turun
“Jumlah pegawai memang berkurang, tetapi kualitasnya meningkat. Transformasi digital dan penguatan kapasitas individu menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi ini,” pungkas Suahasil.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kemenkeu berharap efisiensi anggaran di 2026 tidak hanya menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. (nid)
