Kanal24, Malang – Transformasi menuju pelayaran ramah lingkungan menjadi sorotan utama dalam kegiatan “Penetapan Langkah Strategis Indonesia dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Bidang Pelayaran” yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada Senin (29/9/2025). Acara yang berlangsung di Jakarta ini membahas urgensi pengurangan emisi di sektor maritim agar Indonesia mampu memenuhi komitmen Paris Agreement sekaligus memperkuat daya saing ekonomi maritim nasional.
Baca juga:
Refleksi Otonomi Desa: Dana Melimpah, Tata Kelola Masih Rapuh
Komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan laut dari dampak emisi gas rumah kaca. Menurutnya, keputusan strategis yang diambil saat ini akan memengaruhi masa depan generasi mendatang. “Agar Indonesia dapat melangkah lebih terarah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor pelayaran. Keputusan yang diambil hari ini akan membawa dampak penting, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi masa depan generasi mendatang,” ujarnya.
Selain itu, diskusi menyoroti komitmen Indonesia terhadap IMO Net Zero Framework (IMO NZF) yang disepakati pada April 2025 dan akan resmi diadopsi dalam amandemen MARPOL Annex VI pada Oktober mendatang. Bagi Indonesia, implementasi kebijakan ini tidak hanya merupakan kewajiban internasional, tetapi juga peluang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan ekosistem maritim.
BKI Dorong Keselamatan dan Efisiensi Kapal
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi salah satu aktor penting dalam pengurangan emisi dan peningkatan standar keselamatan kapal. Direktur BKI, Arief Budi P, menegaskan bahwa klasifikasi kapal menjadi dasar dari keselamatan pelayaran sekaligus efisiensi operasional. Sebelumnya, BKI juga menggelar Safety Workshop Kapal Penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk meningkatkan kewaspadaan operator kapal.
Workshop tersebut memberikan pembekalan teknis berupa materi life saving appliances, cargo securing lashing, stability booklet, hingga studi kasus mengenai keselamatan operasional. Arief berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran pemilik kapal dan kru agar lebih disiplin dalam mematuhi standar keselamatan yang berlaku.
Kolaborasi Internasional Perkuat Ekosistem Maritim
Dalam upaya memperluas cakupan kerja sama, BKI juga menjalin kemitraan dengan Türk Loydu, lembaga klasifikasi asal Turki, melalui audiensi bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma. Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) Marsetio serta jajaran manajemen IDSurvey.
Baca juga:
APBN di Persimpangan : Fiskal Berat, Industri tertekan
Direktur BKI, R. Agus Doddy Dwisagita, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penguatan standar keselamatan maritim, pemahaman regulasi internasional, serta peningkatan kapasitas teknis. Langkah tersebut diharapkan menjadi pondasi bagi pembangunan ekosistem industri maritim Indonesia yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus mendukung keamanan laut nasional.
Dengan serangkaian langkah strategis ini, Indonesia berupaya menunjukkan bahwa transformasi menuju pelayaran hijau bukan sekadar kewajiban global, melainkan sebuah kebutuhan untuk keberlanjutan ekonomi dan keselamatan masyarakat maritim di masa depan. (nid)
