Kanal24, Malang — Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional sebagai salah satu motor utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh industri nasional dan masyarakat.
Komitmen ini ditegaskan melalui kebijakan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai proyek strategis nasional. Pemerintah menilai, belanja infrastruktur yang melibatkan produk lokal akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari peningkatan kapasitas industri nasional, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan rantai pasok domestik.
Baca juga:
Indonesia Percepat Swasembada Pangan 2026
Infrastruktur sebagai Pengungkit Pertumbuhan
Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejumlah proyek besar, seperti pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan, jembatan, hingga fasilitas pendukung kawasan ekonomi, terus dikebut untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas nasional.
Pemerintah meyakini bahwa infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi baru di berbagai daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga merata hingga ke daerah-daerah.
Produk Dalam Negeri Jadi Prioritas
Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, pemerintah secara konsisten mendorong penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi material konstruksi, peralatan, maupun jasa pendukung. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat industri lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Penerapan TKDN menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pelaku usaha yang dinilai berhasil mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam proyek-proyek strategis.
Dampak Positif bagi Industri Nasional
Penggunaan produk dalam negeri pada proyek infrastruktur diyakini mampu mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur dan konstruksi. Permintaan yang stabil dari proyek pemerintah memberikan kepastian pasar bagi pelaku industri, sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.
Selain itu, kebijakan ini juga membuka peluang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam rantai pasok proyek infrastruktur. Keterlibatan UMKM diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, pemerintah terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha. Berbagai regulasi disempurnakan agar penggunaan produk dalam negeri tetap berjalan optimal tanpa menghambat kelancaran proyek. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas produk lokal agar mampu memenuhi standar teknis dan spesifikasi proyek infrastruktur berskala besar.
Di sisi lain, dunia usaha didorong untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.
Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
Melalui pembangunan infrastruktur yang mengedepankan produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi secara angka, tetapi juga berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
Ke depan, konsistensi dalam menjalankan kebijakan ini menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (nid)
