Kanal24, Malang – Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga berada di bawah 5 persen pada tahun 2029. Target ini menjadi salah satu prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan nasional lima tahun ke depan, seiring upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi yang ditempuh tidak lagi bertumpu semata pada bantuan sosial, melainkan diperluas melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi produktif.
Pemerintah menilai bahwa bantuan sosial tetap memiliki peran penting sebagai jaring pengaman bagi masyarakat rentan. Namun, bantuan tersebut diarahkan agar bersifat sementara dan tepat sasaran. Untuk menurunkan kemiskinan secara struktural, fokus kebijakan bergeser pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan keterampilan dan kapasitas usaha.
Pemberdayaan Ekonomi dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah penguatan program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah mendorong masyarakat miskin dan rentan agar terlibat dalam kegiatan produktif melalui pelatihan keterampilan kerja, dukungan permodalan usaha mikro, serta pendampingan berkelanjutan.
Sektor-sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dipandang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam waktu yang lebih dekat. Upaya ini dilakukan melalui integrasi berbagai program lintas kementerian dan lembaga, termasuk peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak.
Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas SDM
Untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program vokasi dan pelatihan kerja diperluas agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pemerintah menilai peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci agar masyarakat miskin tidak hanya terserap dalam pekerjaan informal, tetapi juga mampu mengakses pekerjaan dengan upah yang lebih layak dan berkelanjutan.
Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Ketepatan Data
Dari sisi kebijakan makro, pemerintah menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai menjadi prasyarat utama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong hilirisasi industri, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.
Seiring dengan itu, pemerintah memperkuat sistem pendataan sosial ekonomi sebagai dasar perumusan kebijakan. Penggunaan data terpadu diharapkan mampu memastikan bahwa program bantuan dan pemberdayaan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Sinergi Daerah dan Optimisme Pembangunan Berkeadilan
Peran pemerintah daerah turut menjadi perhatian dalam strategi ini. Daerah didorong untuk menyesuaikan program pengentasan kemiskinan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat lokal.
Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil juga terus diperkuat untuk memperluas dampak program.Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis target penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen pada 2029 dapat tercapai.
Target ini tidak hanya dipandang sebagai capaian statistik, tetapi sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang berkeadilan. Melalui kombinasi bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat secara signifikan dan merata di seluruh wilayah. (wan)
