Kanal24, Malang – Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tahapan penting setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan tenggat pengajuan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto diminta segera menentukan kandidat yang akan diajukan untuk mengikuti proses pemilihan melalui sidang paripurna MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut seusai rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam rapat tersebut, MPR menetapkan Rabu (25/11/2026) sebagai batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden. Sementara itu, sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (9/12/2026).
Baca Juga:
Dasco Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri
MPR Tetapkan 25 November sebagai Batas Pengajuan Cawapres
Penetapan tenggat tersebut menjadi bagian dari penyesuaian tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Sebelumnya, MPR merencanakan pelaksanaan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Namun, jadwal tersebut diundur satu pekan setelah Presiden Prabowo mengajukan permohonan penundaan karena membutuhkan waktu untuk melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa perubahan jadwal turut memengaruhi batas waktu penyerahan dua nama kandidat. MPR kemudian menyepakati 25 November sebagai tenggat terakhir agar seluruh tahapan dapat dipersiapkan sebelum sidang paripurna.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ujar Muzani seusai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2026).
Pengajuan dua nama tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden. Ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
22 Persyaratan Calon Wapres Bakal Diverifikasi
Selain menetapkan batas waktu pengajuan, MPR juga menyiapkan mekanisme pemeriksaan terhadap dokumen kedua kandidat. Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa setiap calon wakil presiden harus memenuhi 22 persyaratan yang nantinya diperiksa oleh tim verifikasi.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani.
Dalam susunan tim verifikasi, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator, sedangkan Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman dipercaya menjadi ketua tim. Tim tersebut bertugas meneliti kelengkapan sekaligus kebenaran dokumen persyaratan yang diserahkan masing-masing kandidat.
Pemeriksaan akan mencakup berbagai dokumen, termasuk riwayat pendidikan dan persyaratan kesehatan. Keabsahan dokumen juga menjadi perhatian sehingga tim verifikasi akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan calon sesuai dengan ketentuan.
Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman menegaskan bahwa pemeriksaan tidak akan dilakukan sebatas formalitas administratif. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” ujar Habiburokhman.
Sidang Pemilihan Wapres Dijadwalkan 9 Desember
Untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan, MPR juga membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wakil presiden. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ditunjuk sebagai ketua tim tersebut dengan melibatkan perwakilan fraksi dan kelompok DPD.
Pembentukan dua tim tersebut menjadi bagian dari persiapan kelembagaan sebelum MPR melaksanakan sidang paripurna. Tim verifikasi berfokus pada pemeriksaan persyaratan kandidat, sedangkan tim ad hoc mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan.
MPR menjadwalkan sidang paripurna pada Rabu (9/12/2026). Dalam agenda tersebut, anggota MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.
Dengan tenggat pengajuan pada 25 November, perhatian kini tertuju pada keputusan Presiden dalam menentukan dua kandidat. Setelah nama beserta dokumen persyaratan diserahkan, proses pemeriksaan akan berlangsung hingga menjelang sidang paripurna.
Rangkaian tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Keputusan MPR nantinya akan menentukan sosok yang melanjutkan tugas sebagai wakil presiden hingga akhir masa jabatan pemerintahan. (ndr)














