Kanal24
No Result
View All Result
  • Berita Terkini
  • Perspektif
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Login
  • Berita Terkini
  • Perspektif
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
No Result
View All Result
Kanal24
No Result
View All Result

PT KAI Perkuat Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Aset Tanah, Gandeng FH UB

Einid Shandy by Einid Shandy
November 18, 2026
in Hukum
0
PT KAI Perkuat Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Aset Tanah, Gandeng FH UB

PT KAI Perkuat Penanganan Aset Bermasalah Lewat Mediasi. (Puguh/UBTV)

0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kanal24, Malang – Pengamanan aset tanah menjadi salah satu persoalan hukum yang membutuhkan perhatian serius bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebaran aset di berbagai wilayah dengan riwayat kepemilikan dan dokumen alas hak yang beragam membuat proses penertiban tidak selalu berjalan mudah. Selain menghadapi persoalan administrasi dan pembuktian kepemilikan, perusahaan juga perlu menyelesaikan kondisi ketika lahan yang tercatat sebagai aset masih dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain.

Situasi tersebut mendorong PT KAI memperkuat strategi penanganan aset melalui pendekatan hukum, pemetaan wilayah, serta penyelesaian sengketa secara bertahap. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah mediasi sebagai jalur penyelesaian nonlitigasi. Upaya ini dibahas dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Yuridis dalam Penertiban dan Penanganan Aset Bermasalah bersama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) di Hotel Grand Mercure Malang, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:
Anggota DPR RI Soroti Politik Uang dan Beban Pemilu Serentak, Dorong Reformasi Menuju 2029

Keragaman Alas Hak Jadi Tantangan Pengamanan Aset

Vice President of Problem Assets Handling and Assets Control PT KAI, Ansitus Marulitua Simangunsong, menjelaskan bahwa aset perusahaan tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera dengan berbagai bentuk alas hak. Dokumen tersebut meliputi dokumen peninggalan masa kolonial, transaksi perdata atau akta jual beli (AJB), hingga sertifikat tanah.

Vice President of Problem Assets Handling and Assets Control PT KAI, Ansitus Marulitua Simangunsong. (Puguh/UBTV)

Keberagaman dokumen tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan kepastian hukum setiap aset. Perusahaan perlu melakukan penelusuran terhadap riwayat penguasaan, kelengkapan administrasi, serta bukti pendukung sebelum menentukan langkah penanganan.

Ansitus menyebut masih terdapat aset perusahaan yang dikuasai pihak lain tanpa izin maupun tanpa ikatan sewa dengan PT KAI. Kondisi tersebut menimbulkan kendala ketika perusahaan membutuhkan lahan untuk kepentingan operasional, pengembangan fasilitas perkeretaapian, maupun pemanfaatan aset secara komersial sesuai ketentuan.

Dalam sejumlah kondisi, perusahaan juga menghadapi penolakan dari pihak yang menempati lahan ketika PT KAI hendak menggunakan kembali aset tersebut. Persoalan ini membuat proses penertiban membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan dokumen kepemilikan, tetapi juga kondisi penguasaan di lapangan.

Salah satu kebutuhan yang disoroti adalah penyediaan griya bagi awak sarana perkeretaapian. Fasilitas tersebut diperlukan sebagai tempat istirahat, ruang diskusi, hingga ruang pemeriksaan bagi pekerja yang bertugas di lapangan. Ketersediaan lahan menjadi bagian penting untuk mendukung kebutuhan operasional tersebut.

Selain itu, PT KAI juga menghadapi aset yang ditempati berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pihak swasta, instansi pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara lainnya. Karena itu, perusahaan melakukan identifikasi dan pengelompokan aset berdasarkan karakteristik serta tingkat permasalahannya.

Langkah pemetaan tersebut diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan kondisi dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, penyelesaian tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan status hukum dan bentuk penguasaan masing-masing aset.

Mediasi Diperkuat Sebelum Menempuh Jalur Litigasi

Dalam penanganannya, PT KAI membagi penyelesaian aset bermasalah melalui dua jalur, yakni nonlitigasi dan litigasi. Ansitus menjelaskan bahwa penanganan nonlitigasi dilakukan oleh unit pengelolaan aset melalui pendekatan persuasif hingga penertiban. Sementara itu, proses litigasi menjadi ranah divisi hukum perusahaan.

Pendekatan persuasif menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk membangun komunikasi dengan pihak yang menguasai atau memanfaatkan aset. Melalui proses tersebut, perusahaan berupaya menjelaskan status aset sekaligus mencari penyelesaian yang dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum.

Menurut Ansitus, penertiban aset tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan kondisi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, PT KAI melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Koordinasi tersebut diperlukan agar proses penanganan dan penguasaan kembali aset perusahaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya persoalan hukum baru dalam proses penertiban.

PT KAI juga memiliki program tahunan untuk menentukan prioritas penyelesaian aset. Prioritas tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan layanan penumpang, pengembangan fasilitas perkeretaapian, serta pemanfaatan aset secara komersial sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila pendekatan persuasif dan penertiban tidak menghasilkan penyelesaian, perusahaan dapat melanjutkan persoalan melalui jalur litigasi. Langkah hukum yang ditempuh dapat berupa proses pidana, perdata, maupun gugatan tata usaha negara, terutama apabila terdapat persoalan terkait penerbitan sertifikat atas tanah yang diklaim sebagai aset perusahaan.

Meski demikian, Ansitus menilai mediasi tetap menjadi salah satu pendekatan yang perlu diperkuat. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi diharapkan dapat membantu para pihak menemukan titik temu tanpa harus selalu membawa persoalan ke pengadilan.

Pendekatan tersebut juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Namun, setiap kesepakatan tetap perlu memperhatikan status hukum aset serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kolaborasi FH UB Perkuat Strategi Penyelesaian Sengketa

Penguatan penanganan aset juga dilakukan melalui kerja sama dengan FH UB. Ansitus menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut penting untuk membangun kesamaan pemahaman dan kesadaran jajaran pengelola aset mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai persoalan hukum, mulai dari alas hak pertanahan, hukum perdata, hukum pidana, hingga hukum administrasi negara. Materi tersebut diharapkan membantu jajaran PT KAI mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan pendekatan penyelesaian yang sesuai.

Dekan FH UB, Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa pembuktian menjadi salah satu tantangan utama dalam pengamanan aset pertanahan. Perusahaan perlu menyiapkan dokumen alas hak, termasuk Grondkaart, serta bukti pendukung berupa keterangan saksi dan catatan sejarah penguasaan tanah.

Dekan FH UB sekaligus pemateri pertama, Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (Puguh/UBTV)

Menurut Aan, keberadaan dokumen historis perlu dikaji secara cermat untuk memastikan kedudukannya dalam proses pembuktian. Hal tersebut penting agar setiap langkah penanganan aset memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

FH UB juga membuka peluang untuk melanjutkan kolaborasi melalui penyusunan roadmap penyelesaian masalah pertanahan, asistensi, pendampingan, hingga pengembangan pendidikan bagi sumber daya manusia PT KAI.

Sementara itu, Ketua BLRC Penataan Aset sekaligus Ketua Pelaksana pelatihan, Dr. Mohammad Hamidi Masykur, S.H., M.Kn., menyampaikan bahwa kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan pemetaan persoalan dan langkah penyelesaian yang lebih terarah. BLRC juga merencanakan pelatihan tahap kedua yang akan berfokus pada analisis kasus di berbagai wilayah kerja PT KAI.

Ansitus berharap peserta yang terdiri atas manajer, asisten manajer, dan sejumlah staf terpilih dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada tim di wilayah masing-masing. Para pengelola aset juga diharapkan mampu melakukan pemetaan, turun langsung ke lapangan, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai dasar penguasaan aset perusahaan.

Menurutnya, seluruh upaya pengamanan harus tetap berlandaskan hukum agar proses penanganan aset tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru bagi perusahaan.

Melalui penguatan kompetensi, pemetaan aset, dan pendekatan mediasi, PT KAI berupaya membangun penanganan aset bermasalah yang lebih terukur. Dukungan akademisi diharapkan dapat memperkuat proses tersebut sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penguasaan kembali lahan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. (gal)

Post Views: 7
Tags: Ansitus Marulitua SimangunsongAset BermasalahgalangGrondkaartKANAL24kanal24.co.idMediasi PertanahanPengamanan AsetPT KAIPT Kereta Api IndonesiaSengketa AsetSertifikasi Tanah
Previous Post

350 Orang Daftar Campus Hiring Charoen Pokphand di UB, 90 Persen Berasal dari Mahasiswa UB

Einid Shandy

Einid Shandy

Reporter dan penulis Kanal24

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
oval layer

5 Gaya Rambut yang Tepat untuk Pipi Chubby agar Tampil Lebih Menarik

August 25, 2024
Tren Rambut Pria 2025: Gaya Modern dan Maskulin

Tren Rambut Pria 2025: Gaya Modern dan Maskulin

February 22, 2025
ISLAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

ISLAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

August 4, 2023
Yuk Kenali Istilah Dalam Karate

Yuk Kenali Istilah Dalam Karate

August 3, 2023
Permainan Interaktif Menjadi Media KKN FP UB Pupuk Minat Baca Anak Desa Kromengan

Permainan Interaktif Menjadi Media KKN FP UB Pupuk Minat Baca Anak Desa Kromengan

39
Pemkot Malang Tingkatkan Sinergi dan Soliditas Demi Keamanan Wilayah

Pemkot Malang Tingkatkan Sinergi dan Soliditas Demi Keamanan Wilayah

8
Budayakan Gaya Hidup Sehat, Fapet UB Gelar Latihan Jalan Nordik

Budayakan Gaya Hidup Sehat, Fapet UB Gelar Latihan Jalan Nordik

7
Manfaat Naik Turun Tangga Setiap Hari Bagi Kesehatan

Manfaat Naik Turun Tangga Setiap Hari Bagi Kesehatan

7
PT KAI Perkuat Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Aset Tanah, Gandeng FH UB

PT KAI Perkuat Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Aset Tanah, Gandeng FH UB

November 18, 2026
350 Orang Daftar Campus Hiring Charoen Pokphand di UB, 90 Persen Berasal dari Mahasiswa UB

350 Orang Daftar Campus Hiring Charoen Pokphand di UB, 90 Persen Berasal dari Mahasiswa UB

November 18, 2026
Perusahaan Wajib Siapkan Dana Pesangon, Pelanggaran Bisa Dipidana 4 Tahun

Perusahaan Wajib Siapkan Dana Pesangon, Pelanggaran Bisa Dipidana 4 Tahun

November 18, 2026
Society of Robotics and AI UB Kembangkan Kapal Otonom

Society of Robotics and AI UB Kembangkan Kapal Otonom

November 17, 2026

Popular Stories

  • oval layer

    5 Gaya Rambut yang Tepat untuk Pipi Chubby agar Tampil Lebih Menarik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tren Rambut Pria 2025: Gaya Modern dan Maskulin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ISLAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Yuk Kenali Istilah Dalam Karate

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • AYAT-AYAT KREATIVITAS DAN INOVASI PELAYANAN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
UB Radio 107.5 FM
107.5 FM
Tap to Play
  • Berita
  • Tentang Kanal24
  • Layanan
  • Pedoman Media Siber
Copyright Kanal24.com 2025

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Berita Terkini‎
  • Perspektif
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan

Copyright Kanal24.com 2025