Kanal24
No Result
View All Result
  • Berita Terkini
  • Perspektif
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Login
  • Berita Terkini
  • Perspektif
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
No Result
View All Result
Kanal24
No Result
View All Result

Perusahaan Wajib Siapkan Dana Pesangon, Pelanggaran Bisa Dipidana 4 Tahun

Einid Shandy by Einid Shandy
November 18, 2026
in Ekonomi
1
Perusahaan Wajib Siapkan Dana Pesangon, Pelanggaran Bisa Dipidana 4 Tahun

Perusahaan Tak Bayar Pesangon, Ancaman Penjara Empat Tahun. (CNBC Indonesia)

3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kanal24, Malang – Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi salah satu persoalan yang menyangkut kepastian perlindungan tenaga kerja. Bagi pekerja, kehilangan pekerjaan bukan hanya berarti terputusnya sumber penghasilan, tetapi juga munculnya kebutuhan untuk memastikan seluruh hak yang melekat selama masa kerja tetap terpenuhi. Salah satu hak yang menjadi perhatian adalah pembayaran uang pesangon, terutama ketika perusahaan melakukan PHK akibat efisiensi, restrukturisasi, maupun kesulitan keuangan.

Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengingatkan perusahaan mengenai ancaman sanksi administratif hingga pidana apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memperkenalkan mekanisme Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui kebijakan ini, perusahaan diwajibkan menyiapkan dana untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika terjadi PHK. Bahkan, pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayarkan hak pesangon dapat menghadapi ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.

Baca Juga:
Golkar Jadikan Putusan MK Evaluasi Sistem Pemilu

Perusahaan Hadapi Ancaman Sanksi Pidana

Peringatan mengenai kewajiban pembayaran pesangon disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon dapat menghadapi sanksi administratif. Sementara itu, tindakan sengaja tidak membayarkan pesangon kepada pekerja memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (Suara.Com)

Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena persoalan pembayaran pesangon kerap muncul ketika perusahaan melakukan PHK. Dalam sejumlah kondisi, pekerja harus menghadapi ketidakpastian pembayaran akibat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, menghentikan kegiatan operasional, atau bahkan dinyatakan pailit.

Melalui UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah mempertegas tanggung jawab pemberi kerja dalam memenuhi hak tenaga kerja. Pasal 295 mengatur bahwa pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Ketentuan tersebut juga mengatur konsekuensi bagi korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, korporasi dapat dikenai pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak pekerja tidak dapat dilepaskan dari kewajiban hukum perusahaan.

Selain itu, Pasal 298 menegaskan bahwa pemberian sanksi pidana penjara maupun denda tidak menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk membayarkan hak dan/atau ganti kerugian kepada pekerja. Artinya, perusahaan tetap harus menyelesaikan kewajiban pesangon meskipun telah menerima hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.

Bahkan, Pasal 299 memberikan penguatan terhadap kedudukan hak pekerja yang belum dibayarkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak atau ganti kerugian yang belum dipenuhi dapat menjadi utang yang dijamin pembayarannya dengan seluruh aset milik pemberi kerja setelah disepakati dalam perjanjian bersama atau diputus melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memberikan ancaman hukuman kepada perusahaan yang melanggar, tetapi juga memperkuat kepastian hukum bagi pekerja untuk memperoleh hak ekonominya setelah hubungan kerja berakhir.

Dana Cadangan Pesangon Perkuat Hak Pekerja

Selain mempertegas sanksi, UU Nomor 27 Tahun 2026 menghadirkan mekanisme Dana Cadangan Pesangon sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan pekerja. Kebijakan ini mengubah pendekatan perusahaan dalam mempersiapkan kewajiban pesangon, dari yang sebelumnya berpotensi baru diperhitungkan ketika PHK terjadi menjadi kewajiban yang perlu direncanakan sejak awal.

Selama ini, pembayaran pesangon dapat menghadapi kendala ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan. Situasi tersebut membuat pekerja berisiko tidak memperoleh haknya secara penuh, meskipun kewajiban pembayaran telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Melalui Pasal 253, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk sesuai ketentuan pelaksanaan undang-undang.

Penyediaan DCP memiliki tujuan khusus, yakni menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK selain karena memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem pendanaan yang lebih terencana agar pemenuhan hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK berlangsung.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, sebelumnya juga meminta perusahaan mulai mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut. Persiapan diperlukan agar dunia usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dana yang selama ini berjalan.

Dalam penerapannya, dana yang sebelumnya dikelola melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) perusahaan perlu disesuaikan dengan mekanisme baru. Pemerintah mengarahkan pengelolaan DCP dilakukan secara terpusat melalui lembaga pemerintah yang nantinya ditetapkan.

Meski demikian, kewajiban penyediaan DCP dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Pengecualian tersebut tidak berarti pekerja kehilangan hak atas pesangon. Pasal 250 tetap mewajibkan pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil membayarkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah dengan besaran berdasarkan kesepakatan bersama pekerja.

Pembedaan ini memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja tetap memperhatikan kemampuan dan skala usaha tanpa menghilangkan kewajiban pemenuhan hak pekerja.

Penerapan DCP Dimulai Oktober 2027

Penerapan Dana Cadangan Pesangon membutuhkan kesiapan dari pemerintah maupun perusahaan. Karena itu, pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun agar dunia usaha dapat menyesuaikan sistem keuangan dan mempersiapkan pemindahan pengelolaan dana pesangon ke lembaga yang nantinya ditunjuk.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa masa transisi diperlukan agar perusahaan tidak mengalami kesulitan ketika kebijakan mulai diterapkan. Pemerintah memberikan waktu persiapan hingga Oktober 2027 sebelum mekanisme penyetoran DCP diberlakukan secara efektif.

Selama periode tersebut, perusahaan perlu melakukan pendataan pekerja, menghitung potensi kewajiban pesangon, serta mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan yang selama ini digunakan. Penyesuaian juga diperlukan bagi perusahaan yang sebelumnya telah memiliki pengelolaan dana melalui Dapen maupun DPLK.

Di sisi lain, pemerintah masih perlu menyiapkan aturan teknis melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan turunan tersebut dibutuhkan untuk memperjelas mekanisme penyediaan, penyetoran, pengelolaan, hingga penggunaan dana ketika pekerja mengalami PHK. Hingga saat ini, lembaga pemerintah yang akan mengelola DCP juga masih menunggu penetapan lebih lanjut.

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 253. Bentuk sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari ancaman pidana maksimal empat tahun. Sanksi administratif berkaitan dengan kewajiban penyediaan DCP, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 295 ditujukan kepada pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayarkan hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak pekerja.

Bagi dunia usaha, penerapan kebijakan ini menuntut perencanaan keuangan yang lebih matang. Kewajiban pesangon perlu diperhitungkan sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan agar tidak menjadi persoalan ketika terjadi perubahan kondisi bisnis. Sementara bagi pekerja, keberadaan DCP diharapkan memberikan kepastian lebih besar terhadap pemenuhan hak ketika hubungan kerja berakhir.

Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya bergantung pada kesiapan lembaga pengelola, kejelasan aturan pelaksanaan, serta konsistensi pengawasan pemerintah. Tanpa mekanisme yang transparan dan penegakan hukum yang tegas, kewajiban penyediaan dana cadangan berisiko hanya menjadi ketentuan administratif.

Melalui penguatan regulasi tersebut, pemerintah berupaya membangun hubungan industrial yang lebih seimbang antara kepentingan perusahaan dan perlindungan tenaga kerja. Kepastian pembayaran pesangon bukan hanya menyangkut kewajiban hukum pemberi kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya setelah kehilangan pekerjaan. (gal)

Post Views: 101
Tags: Dana Cadangan PesangonDCPgalanghak pekerjaHubungan IndustrialKANAL24kanal24.co.idkementerian ketenagakerjaanKSPIPemutusan Hubungan KerjaPerlindungan BuruhpesangonphkSaid IqbalUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Previous Post

Society of Robotics and AI UB Kembangkan Kapal Otonom

Next Post

350 Orang Daftar Campus Hiring Charoen Pokphand di UB, 90 Persen Berasal dari Mahasiswa UB

Einid Shandy

Einid Shandy

Reporter dan penulis Kanal24

Next Post
350 Orang Daftar Campus Hiring Charoen Pokphand di UB, 90 Persen Berasal dari Mahasiswa UB

350 Orang Daftar Campus Hiring Charoen Pokphand di UB, 90 Persen Berasal dari Mahasiswa UB

Comments 1

  1. Pingback: Scam Digital Kuras Rp104,3 Triliun, 7 dari 10 Warga RI Terpapar - Kanal24

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
oval layer

5 Gaya Rambut yang Tepat untuk Pipi Chubby agar Tampil Lebih Menarik

August 25, 2024
Tren Rambut Pria 2025: Gaya Modern dan Maskulin

Tren Rambut Pria 2025: Gaya Modern dan Maskulin

February 22, 2025
ISLAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

ISLAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

August 4, 2023
Yuk Kenali Istilah Dalam Karate

Yuk Kenali Istilah Dalam Karate

August 3, 2023
Permainan Interaktif Menjadi Media KKN FP UB Pupuk Minat Baca Anak Desa Kromengan

Permainan Interaktif Menjadi Media KKN FP UB Pupuk Minat Baca Anak Desa Kromengan

39
Pemkot Malang Tingkatkan Sinergi dan Soliditas Demi Keamanan Wilayah

Pemkot Malang Tingkatkan Sinergi dan Soliditas Demi Keamanan Wilayah

8
Budayakan Gaya Hidup Sehat, Fapet UB Gelar Latihan Jalan Nordik

Budayakan Gaya Hidup Sehat, Fapet UB Gelar Latihan Jalan Nordik

7
Manfaat Naik Turun Tangga Setiap Hari Bagi Kesehatan

Manfaat Naik Turun Tangga Setiap Hari Bagi Kesehatan

7
Siswa SD MISS Belajar Podcast Langsung di UBTV

Siswa SD MISS Belajar Podcast Langsung di UBTV

November 19, 2026
Seminar MaFIA Future Path Bahas Strategi Karier Mahasiswa

Seminar MaFIA Future Path Bahas Strategi Karier Mahasiswa

November 19, 2026
Kabar Segar buat Pemda! Prabowo Siapkan Tambahan Dana untuk Daerah 

Kabar Segar buat Pemda! Prabowo Siapkan Tambahan Dana untuk Daerah 

November 18, 2026
Scam Digital Kuras Rp104,3 Triliun, 7 dari 10 Warga RI Terpapar

Scam Digital Kuras Rp104,3 Triliun, 7 dari 10 Warga RI Terpapar

November 18, 2026

Popular Stories

  • oval layer

    5 Gaya Rambut yang Tepat untuk Pipi Chubby agar Tampil Lebih Menarik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tren Rambut Pria 2025: Gaya Modern dan Maskulin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ISLAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Yuk Kenali Istilah Dalam Karate

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • AYAT-AYAT KREATIVITAS DAN INOVASI PELAYANAN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
UB Radio 107.5 FM
107.5 FM
Tap to Play
  • Berita
  • Tentang Kanal24
  • Layanan
  • Pedoman Media Siber
Copyright Kanal24.com 2025

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Berita Terkini‎
  • Perspektif
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan

Copyright Kanal24.com 2025