Kanal24 – Pemerintah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga energi global. Namun di balik klaim efisiensi yang digaungkan, sejumlah ekonom menilai kebijakan ini belum menyentuh akar persoalan konsumsi energi nasional.
Kebijakan ini dirancang sebagai respons atas tekanan harga minyak dunia yang meningkat akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal, termasuk memastikan defisit anggaran tetap terkendali di bawah batas yang ditetapkan.
Seperti dilaporkan BBC News Indonesia, pemerintah memperkirakan kebijakan WFH satu hari dapat menghemat hingga 20% konsumsi BBM, seiring berkurangnya mobilitas harian pekerja.
Rencana tersebut akan mulai diterapkan setelah Lebaran atau awal April 2026, dengan skema wajib bagi aparatur sipil negara (ASN) serta imbauan bagi sektor swasta.
Selain sektor kerja, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian di bidang pendidikan melalui kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka. Langkah ini diharapkan dapat menekan mobilitas tanpa mengorbankan kualitas proses belajar.
Namun, efektivitas kebijakan ini mulai dipertanyakan.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai konsumsi BBM nasional tidak didominasi oleh mobilitas pekerja, melainkan sektor logistik dan distribusi barang. Artinya, pengurangan perjalanan komuter hanya berdampak terbatas terhadap total konsumsi energi.
“Efeknya lebih bersifat marginal, belum menyentuh perubahan struktural,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. Ia menilai keberhasilan WFH dalam mengurangi konsumsi BBM pada masa pandemi tidak bisa dijadikan acuan dalam kondisi saat ini.
Tanpa faktor pembatasan sosial yang ketat seperti saat pandemi Covid-19, penerapan WFH dinilai sulit berjalan konsisten. Bahkan, ada potensi kebijakan ini justru memicu pergeseran pola mobilitas, dari perjalanan kerja menjadi aktivitas lain di luar rumah.
“Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” jelas Fahmy.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi lanjutan. Berkurangnya aktivitas pekerja di luar rumah dapat memukul sektor informal, mulai dari pengemudi ojek daring hingga pelaku usaha mikro yang bergantung pada aktivitas perkantoran.
Dari perspektif fiskal, WFH juga dinilai bukan solusi utama untuk mencapai target penghematan anggaran negara yang diperkirakan mencapai Rp80 triliun.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rijadh Djatu Winardi, menyebut kebijakan ini lebih tepat sebagai pelengkap, bukan strategi inti dalam menjaga ketahanan fiskal.
Menurutnya, ruang penghematan yang lebih signifikan justru berada pada penyesuaian program prioritas pemerintah. Salah satu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki alokasi anggaran besar dan berpotensi dioptimalkan tanpa harus dihentikan.
Selain itu, pemerintah juga dinilai memiliki opsi lain, seperti optimalisasi penerimaan negara dari sektor yang mengalami windfall profit, termasuk komoditas batu bara, serta reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Yusuf Rendy menambahkan, langkah jangka panjang seperti penguatan transportasi publik dan percepatan elektrifikasi akan memberikan dampak yang lebih permanen dalam menekan konsumsi BBM.
“WFH hanya memberikan penghematan marginal, bukan jadi sumber utama,” tegasnya.
Tekanan terhadap APBN diperkirakan akan terus berlanjut seiring fluktuasi harga minyak global. Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada subsidi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat, hingga memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.
Dalam konteks ini, kebijakan penghematan energi tidak cukup hanya mengandalkan perubahan pola kerja. Diperlukan langkah yang lebih struktural dan terukur, mulai dari reformasi kebijakan energi hingga penataan ulang belanja negara.
WFH satu hari dalam sepekan mungkin menjadi langkah cepat yang terlihat responsif. Namun tanpa diiringi kebijakan yang lebih mendasar, upaya ini berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek—yang tidak cukup kuat menghadapi tekanan energi global yang semakin kompleks.(Din)
