KANAL24, Jakarta – Sinyal hijau dari pemerintah yang akan mengizinkan swasta ikut bermain dalam bisnis jual beli avtur di dalam negeri dikritik oleh Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi). Pasalnya dengan mengizinkan swasta bergerak di sektor hilir avtur ini akan mendorong bisnis PT Pertamina (Persero) tersisihkan. Apalagi jika izin jual beli avtur kepada swasta tersebut merupakan avtur impor.
“Yang terpenting dipertanyakan, avtur yang akan dipergunakan (dijual) swasta berasal dari mana? Pasti impor padahal BUMN Pertamina dilarang impor avtur,” ujar Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria saat dihubungi, Rabu (4/12/2019).
Dia juga menilai swasta – swasta yang diberi izin tersebut nantinya hanya akan memilih bandara-bandara yang padat. Padahal selama ini area tersebut sudah dikuasai Pertamina. Di sisi lain pemerintah wajib mendorong BUMN untuk tumbuh besar melalui berbagai kebijakannya. Namun dengan wacana memberikan pasarnya Pertamina kepada swasta tersebut, maka pemerintah dinilai akan melanggar kebijakannya sendiri.
“Swasta pasti akan berusaha mengincar bandara – bandara besar saja kalau bandara kecil yang dia masuki dengan terpaksa pasti swasta dengan caranya akan masuk ke bandara kecil yang biaya angkut avturnya tak mahal. Contohnya bandara di Sintang dan Ketapang Kalimantan Barat,” ulas Sofyano. (sdk)
