KANAL24, Jakarta – Kalangan pengusaha mengeluhkan belum optimalnya pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk membantu mengurus perizinan di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, OSS yang sudah berjalan baik di Jakarta, ternyata belum mampu diaplikasikan oleh pemerintah di daerah.
“OSS mengalami banyak masalah karena sinkronisasi pusat dan daerah nggak berjalan. Yang terjadi masih pola lama, yaitu pelayanan satu atap. Hampir semua daerah-daerah banyak investasinya pakai sistem lama,” ujar Hariyadi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Menurutnya, pelayanan satu pintu belum bisa sinkron antara di daerah dan pemerintah pusat.
“Sudah menjadi rahasia umum banyaknya perizinan yang sulit keluar akibat praktik menghambat investasi di daerah. Ditambah visi kepala daerah dalam penanaman modal di wilayahnya juga kerap tidak berjalan,” tuturnya.
Meski demikian, langkah pemerintah yang menggagas pemangkasan perizinan dan sinkronisasi aturan pusat dan daerah melalui penerbitan Omnibus Law, adalah hal yang baik dan diyakini bakal mengefektifkan pelaksanaan OSS
“Dengan simplifikasi regulasi dalam Omnibus Law akan mengefektifkan OSS itu sendiri,” tuturnya.
Namun, sepertinya pengusaha mesti bersabar karena penerapan omnibus law yang digadang-gadang akan mulai berjalan tahun 2020 mendatang belum sepenuhnya akan berjalan lancar.
“Cuma dampaknya awal tahun 2021. Yang paling penting dunia usaha adalah kepercayaan. Begitu percaya, akan menggairahkan,” pungkasnya. (sdk)
