Kanal24, Malang – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) mendorong penguatan fondasi akademik Adhyaksa Chambers sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa strategis sektor publik.
Upaya tersebut dibahas dalam Diskusi Publik Penguatan Fondasi Akademik Adhyaksa Chambers sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Strategis Sektor Publik untuk Mendukung Kepastian Hukum dan Iklim Investasi Nasional di Gedung Widyaloka FH UB, Jumat (11/9/2026). Forum ini menjadi bagian dari academic engagement untuk memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan Kejaksaan dalam mengembangkan Adhyaksa Chambers.
Baca Juga:
FH UB Resmikan Brawijaya Adhyaksa Chamber Perdana
FH UB Dorong Sengketa Tak Selalu Berujung Pengadilan
Dekan FH UB Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. mengatakan, keterlibatan akademisi dalam pengembangan Adhyaksa Chambers diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, riset, dan kolaborasi kelembagaan.
Menurut Aan, salah satu semangat utama Adhyaksa Chambers adalah mendorong alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan budaya musyawarah dan mufakat yang berkembang di Indonesia.
“Kita memang semangatnya jangan semua itu dibawa ke pengadilan. Kalau selesai dengan musyawarah mufakat yang merupakan roh dari Pancasila, maka itu akan lebih Indonesianis,” ujar Aan.
Untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia, FH UB telah memiliki lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi mediator. Lembaga tersebut nantinya dapat mendukung penyiapan mediator yang sesuai dengan kebutuhan Adhyaksa Chambers.
Selain sumber daya manusia, FH UB juga mendorong penguatan melalui riset. Aan berharap penelitian akademik dapat membantu mengembangkan Adhyaksa Chambers agar mampu sejajar, bahkan lebih tinggi, dengan lembaga sejenis di negara lain.
Adhyaksa Chambers Buka Mediasi hingga Arbitrase
JAMDATUN Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. menjelaskan, academic engagement diperlukan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan Adhyaksa Chambers. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut masih memunculkan sejumlah perspektif, termasuk anggapan bahwa Adhyaksa Chambers berkaitan dengan penambahan kewenangan baru bagi kejaksaan.
Narendra menegaskan, Adhyaksa Chambers pada dasarnya merupakan hearing facilities atau fasilitas untuk penyelenggaraan proses mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Pemanfaatannya tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan nasional, tetapi juga memiliki peluang dalam konteks internasional.
“Adhyaksa Chambers sebetulnya adalah hearing facilities, fasilitas untuk beracara baik mediasi, arbitrasi, maupun konsiliasi yang bahkan bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh nasional di Indonesia, tapi juga internasional,” kata Narendra.
Narendra juga menyampaikan peluang pemanfaatan Adhyaksa Chambers untuk penyelenggaraan hearing arbitrase internasional. Ia menyebut Indonesia telah menjadi anggota Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag.
Saat ini, menurut Narendra, pihaknya tengah menyusun host country agreement yang memungkinkan hearing arbitrase PCA diselenggarakan di Indonesia. Jika terealisasi, proses tersebut dapat berlangsung di Jakarta dengan memanfaatkan Adhyaksa Chambers.
Menurutnya, peluang tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman mengenai Adhyaksa Chambers di dalam negeri melalui keterlibatan dunia akademik.
Akademisi Berpeluang Jadi Mediator dan Arbiter
Narendra menegaskan, pihak yang terlibat dalam Adhyaksa Chambers tidak terbatas pada jaksa. Mediator, arbiter, maupun konsiliator dapat berasal dari berbagai kalangan sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan, memiliki sertifikasi, dan masuk dalam daftar afiliasi Chambers.
Ia mengibaratkan konsep tersebut seperti rumah sakit. Meskipun rumah sakit dikelola oleh institusi tertentu, tenaga profesional yang memberikan pelayanan dapat berasal dari berbagai pihak selama memenuhi standar yang berlaku.
Konsep tersebut membuka peluang bagi akademisi untuk terlibat sebagai mediator, arbiter, maupun konsiliator. FH UB sendiri telah memiliki lembaga yang mendukung pengembangan mediator sehingga dapat menjadi bagian dari kolaborasi tersebut.
Kerja sama FH UB dengan Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah berjalan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan S2 dan S3. Aan menyebut, tahun ini sebanyak 20 orang mendapatkan beasiswa dari Badan Diklat Kejaksaan untuk menempuh pendidikan di FH UB.
Dukungan terhadap pengembangan Adhyaksa Chambers turut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H. Ia menyatakan siap mendukung arahan JAMDATUN, termasuk melalui jajaran kejaksaan di Jawa Timur.
“Saya tentu menyambut baik dan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jamdatun. Bahkan seluruh pegawai, seluruh jaksa di jajaran Kejaksaan Tinggi siap untuk melakukan apa yang telah digariskan oleh Pak Jamdatun,” ujar Abdul Qohar.
Melalui diskusi publik tersebut, FH UB dan JAMDATUN mendorong pengembangan Adhyaksa Chambers tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga melalui penguatan riset, sumber daya manusia, dan keterlibatan akademisi sebagai bagian dari upaya mendukung penyelesaian sengketa bagi Indonesia. (gal)
