Kanal24, Malang – Posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping presiden, melainkan bagian penting dalam menjaga arah dan keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan perhatian baru terhadap sosok yang dinilai mampu mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
Di tengah perubahan tersebut, pembahasan mengenai wakil presiden ideal kembali mengemuka. Publik tidak hanya menyoroti nama-nama yang berpotensi mengisi posisi tersebut, tetapi juga mempertanyakan kapasitas kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, kemampuan ekonomi, serta kecocokan kerja dengan presiden sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pendamping pemerintahan berikutnya.
Baca juga:
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Proses Pemberhentian Menunggu Tindak Lanjut
Mekanisme Konstitusi Menentukan Pengganti Wapres
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah dinamika politik dan persoalan hukum terkait persyaratan pendidikan yang sebelumnya menjadi sorotan. Perkembangan tersebut turut diikuti proses politik di parlemen setelah 120 anggota DPR dari delapan partai mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik yang melibatkan Gibran.
Pada 11 November 2026, Gibran menyampaikan keputusan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehari kemudian, pada 12 November 2026, Gibran mendatangi kompleks parlemen dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Perkembangan tersebut menandai dimulainya proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan tersebut memberikan peran penting kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon pengganti. Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan untuk memilih salah satu calon melalui mekanisme sidang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah juga mengatur pengajuan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan mekanisme tersebut, pengganti Gibran tidak ditentukan melalui pemilihan umum langsung. Prosesnya melibatkan presiden sebagai pengusul calon dan MPR sebagai lembaga yang melakukan pemilihan.
Mahfud MD hingga Anies Masuk Pembahasan Figur Potensial
Di tengah proses tersebut, sejumlah nama tokoh mulai menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai sosok wakil presiden ideal. Salah satu rujukan yang muncul adalah studi Laboratorium Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Saiful Mujani Research Center (SMRC) mengenai kepemimpinan nasional demokratik-transformatif pada Oktober 2026.
Studi tersebut melibatkan 200 responden dari kalangan terdidik, akademisi, dan jurnalis senior. Hasilnya menempatkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada posisi teratas dengan skor 7,6.
Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan juga masuk dalam kelompok tokoh dengan penilaian tinggi. Sementara itu, Ganjar Pranowo memperoleh skor 6,8, Agus Harimurti Yudhoyono 6,5, dan Megawati Soekarnoputri 6,4.
Nama lain yang turut masuk dalam penilaian adalah Yusril Ihza Mahendra dengan skor 6,0, Surya Paloh 5,7, Muhaimin Iskandar 5,4, serta Puan Maharani 5,1.
Meski demikian, hasil studi tersebut tidak dapat diartikan sebagai daftar resmi calon wakil presiden maupun gambaran pilihan seluruh masyarakat Indonesia. Penilaian itu merupakan evaluasi dari kelompok responden tertentu terhadap kualitas kepemimpinan sejumlah tokoh.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai sosok pengganti perlu memiliki kapasitas kepemimpinan dan legitimasi sosial yang kuat. Menurutnya, figur dari luar partai politik dapat menjadi pilihan untuk meredam potensi gesekan antarkekuatan elite.
Apabila berasal dari partai politik, figur tersebut juga dapat dipertimbangkan dari partai yang memiliki posisi strategis dalam parlemen. Namun, keputusan akhir tetap berada pada presiden yang akan mengajukan dua nama kepada MPR.
Kompetensi Ekonomi dan Stabilitas Jadi Kriteria
Selain pertimbangan politik, kemampuan menyelesaikan persoalan ekonomi menjadi salah satu kriteria penting bagi wakil presiden berikutnya. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai Prabowo membutuhkan pendamping dengan latar belakang profesional dan teknokratis yang mampu membantu menangani persoalan ekonomi nasional.
Tantangan seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, serta penanganan persoalan lingkungan membutuhkan dukungan kebijakan yang terukur. Karena itu, pengalaman dalam pemerintahan dan kemampuan mengelola kebijakan publik menjadi aspek yang perlu diperhitungkan.
Ubedilah juga menggambarkan sosok ideal melalui kombinasi karakter sejumlah wakil presiden terdahulu. Kecerdasan teknokratis B.J. Habibie, kemampuan menjaga stabilitas ekonomi Boediono, serta ketokohan sosial dan keagamaan Ma’ruf Amin dinilai dapat menjadi gambaran kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan.
Sementara itu, Agung menekankan pentingnya figur yang dapat diterima oleh partai koalisi maupun masyarakat. Wakil presiden mendatang diharapkan tidak hanya memiliki dukungan politik, tetapi juga kompetensi yang dapat diukur dan kemampuan bekerja bersama presiden.
Hingga 12 November 2026, belum ada penetapan resmi mengenai dua calon yang akan diajukan Prabowo kepada MPR. Nama-nama yang muncul dalam pembahasan publik masih sebatas figur potensial berdasarkan penilaian dan pandangan pengamat.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden bukan hanya berkaitan dengan konfigurasi politik, tetapi juga kebutuhan pemerintahan dalam menghadapi tantangan nasional. Sosok yang terpilih nantinya diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta membantu memastikan kebijakan negara berjalan efektif. (ffn)
