Kanal24, Malang – Penggunaan influencer sebagai sarana komunikasi pemerintah semakin mendapat perhatian di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk menjangkau masyarakat melalui media sosial. Kerja sama dengan figur publik memang dapat membantu penyebaran informasi program pemerintah, tetapi penggunaan anggaran negara juga menuntut transparansi mengenai proses pengadaan, nilai pekerjaan, serta manfaat yang dihasilkan.
Sorotan tersebut mengemuka setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026. Pengadaan dari dua kementerian itu turut memunculkan dugaan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad, yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut, juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Baca juga:
Pelatihan Hukum Lelang FH UB Soroti Pentingnya Kepatuhan Regulasi
Delapan Paket Pengadaan Capai Rp14,69 Miliar
Temuan ICW mencatat terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang berasal dari dua kementerian. Rinciannya mencakup lima paket pengadaan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025–2026.
Berdasarkan data yang diungkapkan, keseluruhan paket tersebut memiliki nilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Pengadaan itu mencakup penayangan konten melalui Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment, serta kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
Dalam paket pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024, salah satu satuan kerja Museum dan Cagar Budaya tercatat mengalokasikan Rp452,69 juta untuk penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment.
Selain itu, terdapat anggaran sekitar Rp205,89 juta untuk Instagram Reels dan Rp575,65 juta untuk Instagram Story pada akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pengadaan lainnya mencakup kehadiran dalam acara dengan nilai sekitar Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok senilai Rp144,42 juta.
Sementara itu, tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,59 miliar untuk jasa influencer.
Paket lainnya berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan nilai Rp3,6 miliar. Pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer dalam program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara di Natuna.
Besarnya nilai kontrak tersebut menjadi perhatian karena pengadaan menggunakan anggaran pemerintah. Transparansi perencanaan, kesesuaian spesifikasi, serta manfaat pekerjaan menjadi aspek penting untuk memastikan belanja negara berjalan sesuai kebutuhan.
ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Peneliti ICW, Zararah Azhim, menilai sejumlah paket pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah pencantuman akun media sosial tertentu dalam spesifikasi pengadaan sehingga dinilai dapat membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti proses persaingan.
ICW juga mempertanyakan penggunaan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik apabila spesifikasi pekerjaan sejak awal sudah mengarah pada penyedia atau akun tertentu. Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa karena pengadaan pemerintah harus memberikan ruang persaingan yang sehat dan transparan.
Sorotan konflik kepentingan semakin mengemuka karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang memperoleh kontrak sekaligus menjalankan jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden. Berdasarkan temuan ICW, PT RANS Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sedangkan sisanya dimiliki Raffi Farid Ahmad yang juga menjabat sebagai komisaris.
Dalam konteks pengadaan pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur prinsip persaingan sehat, transparansi, akuntabilitas, serta kewajiban mencegah pertentangan kepentingan.
Meski demikian, adanya hubungan kepemilikan perusahaan dan jabatan publik tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Penilaian terhadap dugaan konflik kepentingan perlu didasarkan pada pemeriksaan proses pengadaan, keterlibatan pihak terkait, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, menyatakan akan mempelajari temuan ICW untuk melihat kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi sekaligus memastikan kewenangan lembaga dalam menindaklanjutinya.
KPK juga menyampaikan bahwa kementerian terkait perlu melakukan evaluasi internal terhadap proses pengadaan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
RANS Berikan Klarifikasi, Transparansi Tetap Diperlukan
Menanggapi sorotan tersebut, manajemen RANS Entertainment menyampaikan bahwa nilai kontrak Rp14,69 miliar dihitung berdasarkan standar tarif komersial atau commercial rate card yang berlaku bagi perusahaan.
Melalui keterangan resminya, Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa nilai pekerjaan tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial. Anggaran tersebut juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, program luar jaringan, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
RANS juga menyebut kerja sama dengan kementerian telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output. Dari jumlah tersebut, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya berasal dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Perusahaan tersebut turut menegaskan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur yang berlaku. RANS juga menjelaskan bahwa perusahaan serta kelompok The Dudas-1 telah terbentuk sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Sementara itu, anggota The Dudas-1 menjelaskan bahwa keterlibatan mereka dalam sejumlah kegiatan pemerintah berkaitan dengan pembuatan konten edukasi dan promosi daerah. Mereka menyebut nilai pekerjaan yang diterima mengikuti tarif profesional masing-masing, bukan keseluruhan nilai kontrak Rp14,69 miliar.
Penjelasan dari RANS dan para pihak terkait tersebut menjadi bagian penting dalam memahami ruang lingkup pekerjaan serta alasan penggunaan jasa influencer. Namun, besarnya nilai kontrak tetap membutuhkan keterbukaan mengenai rincian pekerjaan, hasil yang dicapai, dan kesesuaian anggaran dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Pada akhirnya, polemik pengadaan influencer ini menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pemeriksaan terhadap proses pengadaan diperlukan untuk memastikan prinsip persaingan sehat, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. (gal)
