Kanal24, Malang – Memelihara hewan eksotis seperti burung langka, reptil, hingga mamalia liar mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian pencinta satwa. Namun, keinginan memiliki hewan yang tidak biasa tersebut tidak selalu bisa diwujudkan secara bebas. Di Indonesia, kepemilikan satwa liar memiliki aturan khusus, terutama bagi jenis hewan yang masuk kategori dilindungi. Asal-usul satwa, status perlindungan, hingga dokumen kepemilikannya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan sebelum seseorang memutuskan untuk memeliharanya.
Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa membeli satwa dari penjual atau mendapatkannya dari hasil penangkaran sudah cukup untuk menjamin legalitas kepemilikan. Padahal, terdapat ketentuan yang mengatur jenis satwa yang boleh dipelihara, persyaratan persetujuan, serta tanggung jawab pemilik setelah satwa berada dalam perawatannya. Aturan tersebut tidak hanya bertujuan mengendalikan perdagangan ilegal, tetapi juga memastikan pemanfaatan satwa liar tidak mengancam kelestarian populasinya di alam.
Baca juga:
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 UGM di Sidang Roy Suryo
Tidak Semua Satwa Langka Bisa Dipelihara
Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan. Peraturan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024 tersebut menjadi salah satu landasan hukum dalam mengatur kepemilikan dan pemanfaatan satwa liar.
Dalam ketentuan tersebut, pemeliharaan untuk kesenangan merupakan kegiatan memelihara satwa liar yang bersumber dari hasil penangkaran atau perdagangan yang sah dari hasil penangkaran. Kegiatan ini harus disertai persetujuan dari pejabat berwenang sehingga masyarakat tidak bisa sembarangan mengambil satwa dari habitat alaminya untuk dijadikan hewan peliharaan.
Status perlindungan dan generasi hasil penangkaran juga menentukan apakah suatu satwa dapat dipelihara. Untuk satwa liar yang tidak dilindungi, pemeliharaan dapat dilakukan terhadap generasi pertama dan berikutnya dari hasil penangkaran. Sementara itu, satwa liar dilindungi hanya dapat dipelihara untuk kesenangan apabila berasal dari generasi kedua dan berikutnya hasil penangkaran.
Meski demikian, ketentuan generasi kedua tidak berarti seluruh satwa dilindungi otomatis boleh dipelihara. Regulasi juga mengecualikan sejumlah jenis satwa dari ketentuan penangkaran. Karena itu, status perlindungan dan ketentuan khusus setiap jenis satwa tetap harus diperiksa sebelum seseorang mengajukan persetujuan pemeliharaan.
Selain itu, satwa dari luar negeri harus memenuhi persyaratan khusus, seperti tidak bersifat invasif, tidak membahayakan lingkungan, tidak menyebarkan penyakit berbahaya, serta tidak menimbulkan kerugian ekologis. Setiap satwa juga wajib dilengkapi penandaan, sertifikat, dan dokumen asal-usul yang sah.
Cara Mengajukan Persetujuan Memelihara Satwa
Masyarakat yang ingin memelihara satwa liar untuk kesenangan perlu mengajukan persetujuan kepada otoritas pengelola. Berdasarkan Pasal 120 Permen LHK Nomor 18 Tahun 2024, permohonan dilakukan dengan mengisi formulir yang disampaikan kepada Kepala Balai, Kepala Bidang Wilayah, atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah sesuai kewenangannya.
Pengajuan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun daring. Setelah permohonan diterima, petugas akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data yang disampaikan. Apabila persyaratan dinilai belum sesuai, permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi sebelum persetujuan diterbitkan.
Legalitas asal-usul satwa juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemilik harus memastikan satwa berasal dari penangkaran yang sah dan memiliki dokumen pendukung. Dokumen yang diatur dalam ketentuan tersebut meliputi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN), Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN), serta dokumen pengangkutan satwa dari negara asal untuk satwa luar negeri.
Regulasi juga mengatur batas jumlah satwa yang dapat dipelihara untuk kesenangan. Jumlahnya paling banyak dua pasang dari satu jenis, tiga pasang untuk tiga jenis berbeda, atau empat ekor untuk satu jenis satwa yang hidup berkelompok maupun berkoloni, sesuai ketentuan yang berlaku.
Persetujuan pemeliharaan diberikan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua tahun setiap kali perpanjangan. Ketentuan ini membuat pemilik perlu memperhatikan masa berlaku persetujuan agar kegiatan pemeliharaan tetap sesuai aturan.
Pemilik Wajib Menjaga Kesejahteraan Satwa
Memperoleh persetujuan bukan berarti pemilik dapat memelihara satwa tanpa batasan. Ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi agar satwa tetap mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan biologis dan perilakunya.
Pasal 123 Permen LHK Nomor 18 Tahun 2024 mengatur bahwa pemegang persetujuan wajib memelihara satwa sesuai kaidah etika dan kesejahteraan hewan. Pemilik juga harus menyediakan tempat serta fasilitas pemeliharaan yang memenuhi standar kelayakan.
Selain itu, perkembangan kesehatan satwa wajib dilaporkan setiap satu tahun sekali kepada Kepala Balai, Kepala Bidang Wilayah, atau Kepala Seksi. Apabila satwa yang dipelihara mengalami kematian, pemilik juga harus menyampaikan laporan kepada otoritas pengelola.
Terdapat pula sejumlah larangan yang harus diperhatikan. Pemegang persetujuan tidak diperbolehkan memperjualbelikan satwa yang dipelihara maupun hasil pemeliharaannya, menelantarkan satwa, melakukan persilangan, melakukan perkawinan sedarah, serta mengambil atau memanfaatkan organ tubuh satwa. Pemilik juga tidak diperbolehkan melepasliarkan satwa tanpa persetujuan otoritas pengelola.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Apabila teguran tidak ditindaklanjuti, persetujuan pemeliharaan dapat dicabut.
Ketika persetujuan berakhir, satwa yang sebelumnya dipelihara harus diserahkan melalui Balai kepada penangkar atau lembaga konservasi. Pelepasliaran juga dapat menjadi pilihan setelah melalui kajian dan dinyatakan layak oleh Kepala Balai.
Pada akhirnya, memelihara satwa liar bukan sekadar persoalan hobi atau kepemilikan pribadi. Legalitas asal-usul, persetujuan dari otoritas berwenang, serta pemenuhan kesejahteraan satwa menjadi tanggung jawab yang harus diperhatikan setiap pemilik. Kepatuhan terhadap aturan tersebut diharapkan mampu menekan perdagangan ilegal sekaligus mendukung upaya konservasi agar keberadaan satwa liar tetap terjaga bagi generasi mendatang. (gal)













