KANAL24, Jakarta – Pemerintah menyusun postur APBN 2021 melalui kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif demi mempercepat pemulihan ekonomi. Tahun depan, defisit APBN diproyeksikan mencapai 5,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pendapatan Negara tahun depan diproyeksikan mencapai Rp1.743,6 triliun. Sementara Belanja Negara tahun depan diperkirakan mencapai Rp2.750,6 triliun. “Untuk Pembiayaan tahun depan diproyeksikan mencapai Rp1.006,4 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia “Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021 secara virtual, Selasa (22/12/2020).
Sri Mulyani menjelaskan penerimaan perpajakan pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp1.444,5 triliun. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp298,2 triliun. Penerimaan Hibah diperkirakan mencapai Rp0,9 triliun.
Realisasi Belanja Negara pada tahun depan diperkirakan terdiri dari Belanja Pusat Rp1.954,5 triliun. Ditambah dengan TKD yang diproyeksikan sebesar Rp795,5 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diproyeksikan pemerintah mencapai 5% dan inflasi sebesar 3%. Untuk SBN 10 tahun diproyeksikan 7,29% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp14.600 per dolar AS. Harga minyak mentah ICP diproyeksikan USD45 per barel, lifting gas 1.007 ribu barel per hari setara minyak, dan lifting gas 705 ribu barel per hari.
Tahun depan untuk tingkat kemiskinan diproyeksikan 9,2% – 9,7%, dan tingkat pengangguran diperkirakan 7,7% – 9,1%. “Rasio gini sekitar 0,377 – 0,379 dan IPM berada di kisaran 72,78 – 72,95,” ujar Sri Mulyani.
Khusus untuk infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp417,8 triliun pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat 48,6% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp281,1 triliun. Sementara pada tahun ini, anggaran infrastruktur telah turun -28,7% dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp394,1 triliun.
Sri Mulyani menyebut pemerintah pada tahun depan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi Covid-19. “Terutama melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani membantah bahwa pemerintah tidak lagi memprioritaskan anggaran kesehatan demi menggenjot pembangunan infrastruktur. Tahun depan pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp169,7 triliun.
Alokasi anggaran ini cukup besar meskipun pada tahun 2020 alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp212,5 triliun tidak terserap sepenuhnya.
“Jadi besaran anggaran infrastruktur tidak menjadi penyebab anggaran kesehatan menjadi lebih sedikit. Kami menjamin dengan anggaran kesehatan yang tersedia dengan tata kelola yang baik, seluruh langkah di bidang kesehatan bisa dilaksanakan untuk penanganan Covid-19 yang efektif,”tutup Sri Mulyani.(sdk)
