Kanal24, Malang – Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menekankan pentingnya masukan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada Rabu (19/03/2025).
“Kami mengundang semua elemen dalam forum ini agar setiap masukan menjadi catatan penting bagi kami. Fokus utama tetap mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan perekonomian,” ujarnya.
Baca juga:
Penanganan Banjir Malang, Wali Kota Pantau Langsung Normalisasi Drainase
Prioritas Pembangunan Kota Malang
Dalam Musrenbang RKPD 2026, beberapa program prioritas yang diusung antara lain peningkatan kualitas pendidikan melalui program beasiswa, penguatan infrastruktur, serta penanganan sampah yang menjadi perhatian nasional. Selain itu, permasalahan perkotaan seperti banjir dan pengangguran juga masuk dalam agenda utama.
“Masalah perkotaan seperti banjir dan sampah menjadi perhatian khusus. Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar penanganan sampah di perkotaan menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur,” jelas Ali Muthohirin.
Baca juga : Musrenbang RKPD Bahas Sinkronisasi Pembangunan Kota Malang 2026
Terkait tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang yang lebih tinggi dibandingkan provinsi, pemerintah daerah akan menerapkan strategi khusus. “Kami akan melakukan treatment khusus, baik melalui penciptaan lapangan kerja baru maupun pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja. Kami ingin mengetahui apakah pengangguran disebabkan kurangnya lapangan kerja atau ketidaksiapan sumber daya manusia, sehingga solusi yang diberikan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Baca juga:
Senyum 200 Driver Online Terima Paket Takjil dan Godiebag dari Grand Mercure Malang Mirama
Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik
Dalam forum ini, Ali Muthohirin juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan terus dilakukan, terutama pada belanja teknis seperti perjalanan dinas. “Kami telah memangkas hingga lebih dari 50% belanja teknis, bahkan ada yang dicoret sepenuhnya. Namun, efisiensi ini tidak akan menyentuh pelayanan publik. Kami memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi langkah awal bagi Kota Malang dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya forum ini, diharapkan pembangunan yang akan datang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga Kota Malang. (nid/yor)
