Kanal24, Malang – Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar, mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024 menekankan tiga target utama yang diharapkan dapat dicapai oleh kepengurusan baru Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA). Hal ini disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Menuju Indonesia Emas 2045.”
Acara yang diinisiasi oleh ASPA menggandeng Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) ini berlangsung di Lantai 2 Gedung B FIA UB dan dihadiri oleh berbagai akademisi, praktisi, serta tokoh-tokoh di bidang administrasi publik pada Selasa (08/10/2024).
FGD kali ini memiliki makna historis bagi ASPA. Sebelum terbentuk sebagai ASPA, organisasi ini dikenal sebagai Persatuan Sarjana Administrasi Indonesia (Persadi) yang didirikan di Universitas Brawijaya oleh Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo. Momentum diskusi tersebut juga menjadi ajang perkenalan ketua baru ASPA, Prof. Andy Fefta dari Dekan FIA UB, yang terpilih melalui musyawarah dalam Kongres ASPA yang digelar sebelum kegiatan FGD.
Baca juga : FIA UB dan ASPA Dorong Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
Prof. Fadel yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina ASPA, mengemukakan latar belakang pemilihan Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah kongres. Menurut Prof. Fadel, UB memiliki sejarah yang erat dengan pembentukan organisasi ini, yang bermula sebagai Persadi.
“Kami memilih melaksanakan kongres di Brawijaya, karena di sinilah Persadi didirikan oleh Prof. Bintoro. Ini adalah kesempatan untuk kembali merajut sejarah,” ujar Prof. Fadel.
Selain pemilihan Prof. Andy sebagai ketua ASPA periode 2024-2029, Prof. Fadel menyampaikan tiga target utama yang diharapkan dapat dicapai oleh kepengurusan baru. Pertama, revitalisasi keanggotaan ASPA dengan memperluas jangkauan ke daerah-daerah. Kedua, ASPA perlu menyusun program jangka menengah dan panjang sebagai peta reformasi birokrasi nasional. Ketiga, Prof. Fadel mendorong agar ASPA dapat menggelar pertemuan nasional di Jakarta untuk memperkuat keterlibatan pada tataran pemerintah pusat.
Prof. Fadel juga menekankan perlunya perubahan paradigma dalam birokrasi pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Pemerintahan pusat hingga daerah, menurutnya, harus mampu mengelola tata kelola yang inklusif, di mana seluruh pihak berkepentingan atau “stakeholders” dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
“Kolaborasi ini diharapkan menggerakkan reformasi birokrasi yang lebih responsif, fleksibel, dan bisa menarik serta menyerap aspirasi dari masyarakat tanpa meninggalkan semangat keterbukaan,” tutur Prof. Fadel.
Kegiatan FGD dan Kongres ASPA ini mencerminkan semangat ASPA untuk mengawal reformasi birokrasi yang inklusif, dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045, di mana birokrasi berfungsi optimal dalam pelayanan publik berbasis kolaborasi dan adaptasi terhadap dinamika perubahan yang cepat.
Prof. Andy Fefta dan jajaran pengurus ASPA yang baru pun siap untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta mengadakan forum nasional sebagai langkah awal untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang kuat, inovatif, dan kolaboratif bagi Indonesia di masa mendatang. (nid/sil)
