Kanal24, Malang – Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp504,7 triliun untuk program Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025. Program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta pelajar dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Bantuan sosial tahun ini disalurkan melalui berbagai mekanisme, mulai dari transfer tunai langsung, bantuan pendidikan, bantuan pangan, hingga santunan kesehatan. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan teknologi yang mendukung, diharapkan penyaluran Bansos semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Baca juga:
Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87%, Pertanian Melejit
BPNT Mei 2025: Rp200 Ribu Per Keluarga
Salah satu program unggulan yang tengah berjalan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan pada bulan Mei 2025. BPNT diberikan kepada keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Besaran bantuan BPNT tetap berada di angka Rp200.000 per bulan per keluarga dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, telur, daging, buah, dan sayuran. Pembelanjaan dilakukan melalui e-warong yang ditunjuk oleh pemerintah. Skema non-tunai ini diharapkan dapat menekan risiko penyelewengan dan mendorong penguatan ekonomi mikro lokal.
Program Lainnya: Dari Pendidikan hingga Kesehatan
Selain BPNT, pemerintah juga menjalankan sejumlah program Bansos lainnya, antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai dengan nominal berbeda sesuai kategori penerima. Misalnya, ibu hamil menerima Rp750.000 per tahap, lansia dan disabilitas Rp600.000, serta siswa sekolah dengan besaran bervariasi mulai dari Rp225.000 hingga Rp500.000.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Diberikan sebagai respons terhadap kondisi darurat, seperti dampak inflasi atau bencana alam.
- Bantuan Pangan Beras: Disalurkan kepada keluarga rentan guna memastikan kecukupan bahan pokok.
- Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP): Diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa untuk mendukung kelangsungan pendidikan mereka.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menargetkan 3 juta anak agar tumbuh sehat dan mampu fokus belajar di sekolah.
- Santunan Anak Yatim Piatu: Diberikan secara rutin setiap bulan untuk membantu kebutuhan hidup anak-anak yang kehilangan orang tua.
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK): Pemerintah menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar akses layanan kesehatan tetap terjamin.
Cara Mengecek Penerima Bantuan BPNT
Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan BPNT secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Masukkan data wilayah sesuai KTP: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- Ketik nama lengkap sesuai KTP.
- Masukkan kode verifikasi.
- Klik “Cari Data”.
Jika terdaftar sebagai penerima, nama akan muncul dalam sistem. Bila belum tercantum atau menemui kendala, masyarakat bisa menghubungi kantor desa/kelurahan atau Dinas Sosial terdekat untuk klarifikasi.
Pentingnya Pembaruan Data di DTKS
Keberhasilan distribusi bansos sangat ditentukan oleh keakuratan dan pembaruan data dalam DTKS. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memastikan datanya valid dan terkini. Pembaruan dapat dilakukan melalui perangkat RT/RW dan pemerintah desa.
DTKS merupakan basis data resmi yang digunakan dalam menyeleksi penerima bansos, sehingga sangat penting bagi setiap warga yang membutuhkan untuk memastikan keberadaan mereka dalam sistem tersebut.
Baca juga:
Ekonomi Digital Sumbang Rp 33,39 Triliun Pajak Awal 2025
Menuju Sistem Bansos yang Lebih Baik
Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem, baik dari sisi teknologi maupun kebijakan, agar penyaluran bansos berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata. Dengan anggaran sebesar ini, diharapkan jutaan warga Indonesia dapat terbantu, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi, gejolak harga bahan pokok, dan ketidakpastian iklim global.
Bansos 2025 bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari langkah besar negara dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, mari aktif memantau informasi, memastikan data kependudukan terverifikasi, dan tidak ragu untuk menyuarakan hak-hak yang seharusnya diterima. (nid)
