Kanal24, Malang – Di tengah tuntutan agar anggaran negara dikelola semakin efektif, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengklaim mampu memberikan dampak yang jauh melampaui biaya operasionalnya. Dengan pagu anggaran sekitar Rp2,4 triliun, lembaga tersebut menyebut telah berkontribusi menyelamatkan keuangan negara hingga Rp533,6 triliun.
Capaian itu disampaikan sebagai hasil pengawasan, pendampingan, dan evaluasi yang dilakukan BPKP terhadap berbagai program pemerintah. Nilainya bukan hanya berasal dari potensi kerugian yang berhasil dicegah, tetapi juga dari efisiensi anggaran dan optimalisasi penerimaan negara di sejumlah sektor.
Baca Juga:
Indonesia Gawat Darurat, Mahasiswa UB Turun ke Jalan Serukan 5 Tuntutan
Pengawasan Sering Dianggap Beban, Benarkah?
Tak sedikit yang beranggapan lembaga pengawasan hanya menambah birokrasi tanpa memberikan manfaat nyata. Padahal, fungsi pengawasan justru menjadi salah satu cara agar kebijakan pemerintah berjalan lebih efektif dan risiko penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan pengawasan bukan sekadar aktivitas administratif. “Dengan anggaran sekitar Rp2,4 triliun, kami mampu memberikan nilai tambah berupa penyelamatan keuangan negara sebesar Rp533,6 triliun,” ujarnya.
Bukan Sekadar Mencari Kesalahan
Selama ini pengawasan sering dipersepsikan sebagai upaya mencari kekeliruan setelah masalah terjadi. Padahal, pendekatan yang kini dikedepankan lebih banyak berfokus pada pencegahan agar potensi kerugian tidak muncul sejak awal.
Melalui pendampingan berbagai program strategis nasional, BPKP juga mendorong tata kelola yang lebih akuntabel. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran diharapkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan.
Tantangan Berikutnya adalah Kepercayaan Publik
Besarnya angka yang disampaikan tentu menarik perhatian. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasil pengawasan tersebut dapat dirasakan secara nyata melalui pelayanan publik yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang semakin transparan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah lembaga pengawasan tidak hanya diukur dari besarnya nilai yang berhasil diselamatkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana pengawasan mampu membangun kepercayaan bahwa uang negara benar-benar dikelola untuk kepentingan publik, bukan sekadar menjadi angka yang terdengar besar. (ndr)
