Oleh: Dr. Verdy Firmantoro*
Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu reaksi luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu respons yang muncul di ruang publik adalah desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace. Reaksi tersebut tidak sekadar menunjukkan sikap emosional publik terhadap konflik global, tetapi juga menggambarkan dinamika komunikasi politik yang sedang dihadapi pemerintah.
Dalam perspektif komunikasi politik, situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Indonesia berupaya mengusung misi perdamaian dunia melalui berbagai forum internasional. Namun di sisi lain, ketika pihak-pihak yang dianggap menginisiasi atau menjadi bagian dari forum perdamaian justru terlibat dalam aksi militer, muncul pertanyaan publik mengenai konsistensi nilai yang diperjuangkan.
Di titik inilah tekanan publik menjadi sangat kuat. Masyarakat mempertanyakan apakah keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum internasional tersebut benar-benar berkontribusi pada misi perdamaian atau justru menimbulkan kontradiksi moral dan politik.
Pertanyaan publik tersebut, dalam konteks demokrasi, merupakan hal yang wajar. Publik ingin memastikan bahwa negara tidak sekadar menjadi peserta dalam forum global, tetapi juga benar-benar menjalankan komitmen pada prinsip-prinsip perdamaian yang diperjuangkan. Tekanan ini pada akhirnya menuntut pemerintah untuk lebih responsif dalam menjelaskan posisi politiknya kepada masyarakat.
Konsolidasi elit dan pengelolaan narasi
Dalam situasi seperti ini, langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, serta tokoh nasional ke Istana dapat dibaca sebagai strategi komunikasi politik.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi politik, melainkan bagian dari upaya konsolidasi elit. Dalam komunikasi politik, konsolidasi elit menjadi penting ketika pemerintah menghadapi tekanan publik yang besar terhadap suatu kebijakan strategis, khususnya terkait politik luar negeri.
Dengan mengundang berbagai tokoh nasional, presiden ingin menunjukkan bahwa keputusan politik luar negeri tidak diambil secara sepihak. Sebaliknya, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses kolektif yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengalaman dan otoritas di bidang tersebut.
Langkah ini juga dapat dibaca sebagai upaya mengurangi personalisasi kritik terhadap presiden. Ketika kebijakan luar negeri diposisikan sebagai hasil konsensus elit dan institusi negara, maka kritik publik tidak lagi semata-mata ditujukan kepada figur presiden, melainkan menjadi bagian dari evaluasi terhadap kebijakan negara secara keseluruhan.
Dalam istilah komunikasi politik, strategi ini dapat disebut sebagai upaya sharing political risk, yaitu membagi beban risiko politik agar tidak terpusat pada satu figur saja.
Peran opini publik dan framing media
Di era digital saat ini, opini publik memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Media sosial memungkinkan berbagai narasi berkembang dengan cepat dan membentuk tekanan politik yang signifikan.
Framing media dan percakapan publik dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam isu keanggotaan Indonesia di forum internasional seperti Board of Peace. Ketika narasi yang berkembang adalah bahwa keikutsertaan Indonesia dianggap tidak konsisten dengan prinsip perdamaian, maka tekanan politik terhadap pemerintah akan semakin menguat.
Situasi ini semakin kompleks karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Serangan terhadap Iran, yang juga merupakan negara dengan populasi Muslim besar, memunculkan dimensi empati dan solidaritas yang kuat di kalangan masyarakat.
Karena itu, publik tidak hanya menuntut kejelasan posisi politik pemerintah, tetapi juga mengharapkan adanya sikap moral dan empati terhadap korban konflik.
Pentingnya manajemen komunikasi publik
Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mengelola komunikasi publik secara lebih sistematis. Tanpa manajemen narasi yang jelas, ruang publik akan dipenuhi berbagai interpretasi yang bersifat parsial dan fragmentaris.
Akibatnya, kebijakan pemerintah berpotensi disalahpahami atau bahkan dimaknai secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun narasi publik yang kuat, terstruktur, dan terlembaga. Narasi tersebut harus mampu menjelaskan secara komprehensif posisi Indonesia dalam konflik global, termasuk alasan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Selain itu, komunikasi pemerintah tidak boleh bersifat reaktif semata. Pemerintah perlu bersikap proaktif dalam menunjukkan empati dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta perdamaian dunia.
Langkah-langkah konkret yang menunjukkan kepedulian terhadap korban konflik atau upaya diplomasi perdamaian dapat menjadi bagian dari komunikasi politik yang efektif.
Komunikasi politik yang dialogis
Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam situasi seperti ini bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.
Komunikasi politik yang efektif harus bersifat dialogis, inklusif, dan transparan. Pemerintah perlu menjembatani berbagai kepentingan dan persepsi yang berkembang di masyarakat dengan tetap menjaga konsistensi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Jika komunikasi politik dikelola dengan baik, tekanan publik tidak akan menjadi ancaman bagi pemerintah, melainkan justru menjadi mekanisme demokratis yang memperkuat legitimasi kebijakan negara.
Sebaliknya, jika komunikasi politik gagal dikelola, polarisasi di masyarakat akan semakin tajam dan kebijakan pemerintah berpotensi kehilangan dukungan publik.
Dalam konteks itulah, pengelolaan komunikasi politik menjadi sama pentingnya dengan pengambilan kebijakan itu sendiri.
*) Dr. Verdy Firmantoro
Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Wakil Ketua Departemen Keilmuan PP ISKI
