Kanal24, Malang – Universitas Brawijaya (UB) kembali menggelar ujian disertasi doktoral yang mengangkat isu strategis tentang keadilan sosial dalam pengelolaan kawasan wisata. Disertasi yang diuji pada Kamis (27/02/2025) ini berjudul Rekonstruksi Model Kelembagaan yang Responsif Berbasis Keadilan Sosial dan Kearifan Lingkungan Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Taman Laut Nasional Bunaken).
Disertasi yang dipresentasikan oleh Dr. Riyad, S.H., M.H., menyoroti ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat adat di destinasi wisata unggulan seperti Bunaken dan Labuan Bajo. Ujian ini dihadiri oleh sejumlah akademisi, termasuk Prof. Dr. Rachmad Safaat, S.H., M.Si., yang menekankan perlunya perubahan kebijakan pemerintah dalam tata kelola pariwisata agar lebih inklusif terhadap masyarakat adat.
Baca juga:
Disertasi FH UB Ungkap Kekosongan Hukum Nebis In Idem di PTUN
“Indonesia disebut sebagai negara terindah di dunia, tetapi mengapa masyarakat adat di daerah wisata justru tersingkir? Seharusnya, mereka menjadi bagian utama dalam tata kelola wisata, bukan hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri,” ujar Prof. Rachmad.
Masyarakat Adat Tersingkir dari Wisata
Fenomena marginalisasi masyarakat adat dalam pengelolaan wisata bukanlah hal baru. Di Bali, misalnya, hotel dan bisnis pariwisata banyak dikuasai oleh investor asing, sementara masyarakat lokal justru kesulitan mendapatkan akses ekonomi yang adil. Hal serupa terjadi di Bunaken, di mana nelayan dan komunitas adat tidak memperoleh manfaat signifikan dari industri wisata.
Menurut Dr. Riyad, kondisi ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang terlalu sentralistik. Struktur kelembagaan wisata lebih berpihak kepada pemodal besar, sedangkan masyarakat adat semakin terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya alam.
“Kita bisa melihat bagaimana masyarakat adat di Bunaken tidak lagi menjadi aktor utama dalam ekowisata. Padahal, merekalah yang paling memahami lingkungan sekitarnya. Negara harus menghormati hak-hak mereka sesuai amanat konstitusi,” tambahnya.
Tata Kelola Wisata Perlu Direformasi
Salah satu solusi yang ditawarkan dalam disertasi ini adalah pembentukan model kelembagaan baru yang lebih inklusif, yaitu Badan Ekowisata Terpadu Nasional. Model ini mengintegrasikan aspek konservasi, pariwisata, kelautan, dan keterlibatan masyarakat adat dalam satu wadah yang berbasis pada prinsip gotong royong dan Pancasila.
“Jika pemerintah serius dengan konsep ekowisata, maka kebijakan yang diterapkan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan,” tegas Dr. Riyad.
Keberadaan lembaga baru ini diharapkan mampu menghilangkan dominasi pemerintah dan investor dalam tata kelola wisata. Dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif, ekowisata bisa benar-benar menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Pemerintah Diharapkan Mendengar Suara Rakyat
Dalam ujian ini, para penguji juga menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah selama ini belum benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Prof. Rachmad menyampaikan kritiknya terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan konstitusi secara adil.
“Indonesia itu kaya raya, tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Stunting tinggi, pengangguran banyak. Kalau pemerintah serius ingin memperbaiki keadaan, maka kebijakan wisata harus diubah. Masyarakat adat harus diberikan akses dalam tata kelola wisata,” tegasnya.
Ia juga berharap agar janji pemerintahan baru, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk menghormati rakyat benar-benar diwujudkan melalui kebijakan konkret.
“Masalahnya selama ini pemerintah seperti tidak mendengar. Mahasiswa demo pun tidak digubris. Mudah-mudahan disertasi ini bisa menjadi referensi untuk perubahan yang lebih baik,” pungkasnya.
Baca juga:
Disertasi Inovatif Fapet UB: Keju Gouda Kering Lokal dengan Kualitas Global
Menuju Wisata Berbasis Keadilan Sosial
Disertasi ini menggarisbawahi pentingnya membaca konstitusi dengan pendekatan moral dan etika, bukan sekadar formalitas hukum. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pemodal besar.
Model kelembagaan baru yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan mampu membawa perubahan dalam tata kelola wisata di Indonesia, khususnya dalam memberdayakan masyarakat adat agar mereka tidak lagi tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri. (nid/bel)
