Kanal24, Malang – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalur diplomasi dalam merespons kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk asal Indonesia. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang setara dan saling menguntungkan dengan Amerika Serikat. Dalam sebuah acara panen raya di Jawa Barat, ia menyatakan, “Kami ingin hubungan yang baik. Kami ingin hubungan yang adil. Kami ingin hubungan yang setara.”
Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, kemarin (7/4/2025). Rapat tersebut membahas perkembangan situasi ekonomi global dan strategi respons pemerintah, termasuk terkait kebijakan tarif AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa pembahasan negosiasi telah dilakukan secara mendalam dan akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak AS. “Pak Presiden menugaskan saya, Menlu, dan Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang diberikan,” ujar Airlangga. “Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita.”
Indonesia termasuk di antara enam negara Asia Tenggara yang dikenai tarif tinggi oleh AS, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April. Sebagai langkah proaktif, kabinet Prabowo sedang menyusun proposal yang mencakup peningkatan impor produk-produk AS seperti kapas, gandum, minyak, dan gas. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan hambatan non-tarif dan mempertimbangkan pemotongan pajak atas barang-barang AS.
Airlangga Hartarto, yang akan memimpin delegasi Indonesia ke AS, telah bertemu dengan lebih dari seratus asosiasi bisnis untuk mengumpulkan masukan terkait strategi negosiasi. Setelah pertemuan tersebut, pemerintah merencanakan peningkatan impor dari AS, termasuk pembelian komponen untuk proyek kilang minyak dan meninjau kemungkinan pengurangan aturan bagi perusahaan teknologi dan komunikasi AS.
Airlangga menambahkan bahwa pendekatan diplomasi dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Langkah diplomatis ini diharapkan dapat meredakan ketegangan perdagangan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, tanpa memicu eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang global.
Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global serta pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan indeks saham, pemerintah Indonesia tetap optimis dengan menetapkan target pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk tahun 2025 dan menjaga defisit fiskal pada 2,53% dari PDB. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar $16,8 miliar dengan AS, menjadikannya tujuan ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia, dengan produk utama seperti elektronik, pakaian, dan alas kaki.
Sementara itu Bank Indonesia menyatakan akan melakukan intervensi agresif di pasar valuta asing domestik untuk menstabilkan ekonomi setelah libur panjang sejak 28 Maret.(din)
