Oleh : Setyo Widagdo
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya – [email protected]
Mungkin anda sudah tidak sabar menunggu tanggal 20 Oktober, saat terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo. Sabarlah, kan lusa sdh tanggal 20.
Persoalannya, ketidak sabaran itu bukan pada momen suksesi itu sendiri, melainkan pada apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah baru. Masyarakat benar-benar penasaran, adakah perubahan kebijakan yang signifikan dari Pemerintah lama ? mengingat Prabowo sebelum dilantik sudah memanggil calon Menteri, calon wakil Menteri dan kepala badan, yang jumlahnya banyak sekali, bahkan mereka ini sudah mendapatkan pembekalan. Pemanggilan dan pembekalan calon Menteri sebelum peralihan kekuasaan agak menyimpang dari kelaziman. Tak jadi soal, mungkin ini akan menjadi tradisi baru.
Sekarang mari kita coba sedikit menganalisis apa kira kira yang akan dikerjakan Pemerintah baru nanti.
Setelah Presiden Joko Widodo lengser dari jabatannya pada 20 Oktober 2024, Indonesia akan memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Peralihan ini menandai titik penting bagi politik dan ekonomi nasional karena kesinambungan kebijakan dan stabilitas, juga perubahan akan sangat diharapkan oleh masyarakat dan investor. Beberapa perubahan serta tantangan besar mungkin akan muncul, berikut adalah beberapa aspek utama yang akan terjadi pasca-transisi pemerintahan.
Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan beberapa program penting di era Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi industri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam dan menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern di luar Pulau Jawa. Namun, Prabowo juga berpotensi membuat penyesuaian kebijakan sesuai visi politiknya, terutama dalam hal pertahanan dan ketahanan pangan, yang telah lama menjadi fokus utamanya.
Prabowo tidak perlu tersandera oleh terminologi “keberlanjutan”, artinya jika programnya jokowi tidak tidak bisa atau tidak layak untuk dilanjutkan, Prabowo harus berani mengambil sikap. Ia harus sadar bahwa kini dia adalah “nakhoda”, Orang pertama yang bertanggung jawab atas negeri ini setidaknya untuk 5 tahun kedepan.
Stabilitas politik akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo. Dengan dukungan dari berbagai partai politik dan tokoh profesional dalam kabinetnya, Prabowo diharapkan dapat memperkuat koalisi yang inklusif dan memastikan transisi berjalan tanpa gangguan besar. Partisipasi PDIP dan partai-partai lain dalam pemerintahan Prabowo dapat mengurangi risiko perpecahan politik di parlemen, serta meningkatkan efektivitas pembuatan kebijakan. Namun saat artikel ditulis, PDIP belum menunjukkan akan bergabung ke pemerintahan, karena tidak ada satupun kader PDIP yang dipanggil ke kediaman Prabowo.
Indonesia menghadapi tantangan ekonomi baik dari dalam negeri maupun global, seperti inflasi, ketidakpastian ekonomi dunia, dan perubahan iklim. Salah satu fokus utama pemerintah baru adalah memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan pangan. Prabowo juga berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural yang dirintis Jokowi, termasuk peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur
Dengan Prabowo sebagai presiden, publik akan mengamati apakah janji-janji kampanye, seperti pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat terealisasi. Masyarakat menaruh harapan besar bahwa pemerintahan baru dapat lebih tanggap terhadap isu-isu sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis, seperti IKN dan hilirisasi, akan menjadi fokus utama dari masyarakat dan media.
Indonesia di bawah Prabowo diharapkan melanjutkan peran aktif dalam diplomasi internasional dan menjaga hubungan baik dengan mitra strategis. Pemerintahan baru akan perlu menavigasi ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa. Selain itu, fokus pada keamanan maritim dan perdagangan global akan tetap menjadi prioritas.
Proses transisi yang lancar antara Jokowi dan Prabowo bisa jadi karena Jokowi masih menggunakan kekuasaannya yang hanya tinggal sedikit hari lagi ini untuk “mengatur” posisi aman bagi dirinya dan keluarganya pasca lengser nanti. Oleh karena itu bisa dipahami jika Jokowi meskipun seharusnya lame duck , tetapi di ujung kekuasaannya masih mengganti Menteri, mengganti Kepala BIN, mengeluarkan Surat Keputusan dan sebagainya.
Namun demikian harus diingat, bahwa di luar kekuasaan, masyarakat sipil sudah bersiap siap mencegat Jokowi untuk mempertanggung jawabkan kebijakan yang Ia buat selama 10 tahun kekuasaannya, terutama pada tahun-tahun terakhir masa jabatannya. Ancaman dari kelompok yg selama ini beroposisi untuk menggugat Jokowi tidak dapat dianggap remeh, tapi serius.
Peralihan kekuasaan kali ini diharapkan memperkuat stabilitas politik jangka panjang, dan menumbuhkan kembali demokrasi yang terpuruk selama 10 tahun terakhir.
Secara keseluruhan, masa depan Indonesia setelah Jokowi lengser akan sangat bergantung pada efektivitas pemerintahan Prabowo dalam mengatasi berbagai tantangan dan merespons harapan dan kepercayaan publik. (*)
