Kanal24, Malang – Polemik soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Polda Metro Jaya mengonfirmasi dokumen keasliannya melalui klarifikasi ke SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Meski begitu, sebagian pihak masih mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam penegakan prinsip transparansi.
Isu ini, menurut Andhyka Muttaqin, Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB), telah bergeser menjadi perdebatan politik yang jauh dari ranah hukum.
“Jika di pengadilan sudah terbukti tidak ada pelanggaran, tetapi isu ini terus di-blow up, maka itu sudah masuk ke ranah politik,” ujar Andhyka. Ia menyoroti pentingnya institusi pemerintahan dan pendidikan mengambil langkah proaktif untuk mencegah polemik serupa di masa depan.
Menurutnya, transparansi adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Perguruan tinggi, khususnya yang menghasilkan lulusan pejabat publik, harus mulai membuka akses data terkait ijazah sebagai bentuk akuntabilitas institusi. Hal ini, katanya, tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan yang ada saat ini tetapi juga mengantisipasi munculnya kontroversi serupa di masa depan.
“Masyarakat akan jengah dan partisipasi politiknya menurun jika polemik semacam ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah,” jelas Andhyka.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan isu ini secara resmi. Langkah konkret berupa pernyataan final dari pemerintah yang menegaskan bahwa persoalan ini telah selesai, dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan menghindari erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Negara harus turun tangan secara tegas. Jika ini dibiarkan, bukan hanya stabilitas politik yang terganggu, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam politik akan menurun secara drastis,” tambahnya.
Andhyka menekankan bahwa polemik ijazah bukan sekadar isu individu, melainkan menyentuh kredibilitas institusi pendidikan dan pemerintahan. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, katanya, adalah investasi jangka panjang dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusi negara.(Din)
