Kanal24 – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia akan segera mengumumkan kebijakan untuk menghentikan ekspor bahan mentah tembaga. Ini mengikuti tindakan yang sama yang sudah diterapkan untuk nikel dan akan dilanjutkan dengan bauksit pada Juni mendatang.
“Saya sudah sampaikan di Desember kemarin bauksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi tembaga stop tahun ini. Stop,” kata Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden (1/2/2023).
Presiden menjelaskan bahwa keputusannya untuk menghentikan ekspor tembaga didasarkan pada tinjauannya terhadap kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, serta fasilitas serupa lain yang sedang dibangun di Nusa Tenggara Barat.
“Saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi, Freeport itu sudah 51 persen. Jadi, berani kita stop,” katanya.
Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia.
“Jadi, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika (Serikat). Sudah mayoritas kita miliki,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menerapkan larangan ekspor bahan nikel sejak Januari 2020 dan menjelaskan manfaat besar dari kebijakan tersebut.
Menurut Presiden, hilirisasi telah membuat lompatan nilai dalam industri pertambangan nikel Indonesia, dari hanya 1,1 miliar dolar AS menjadi perkiraan 30-33 miliar dolar AS pada tahun 2022.
“Bayangkan dari kira-kira Rp17 triliun, kemudian melompat menjadi Rp405 triliun. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” ujarnya.
Kebijakan ini dikritik oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) dan Indonesia dinyatakan kalah dalam kasus tersebut.
Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekalahan tersebut bukan akhir dari segalanya dan Indonesia masih bisa mengajukan banding. Di sisi lain, kebijakan larangan ekspor awal telah didukung dengan pembangunan hilirisasi industri yang berjalan.
“Enggak tahu menang atau kalah ini banding. Kalah ya tetep terus. Barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur. Kalau mundur, sudahlah jangan berharap kita ini menjadi negara maju,” katanya.
Presiden juga meminta dunia perbankan untuk turut berperan aktif dalam mengawasi kebijakan hilirisasi pertambangan, termasuk dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit untuk pembangunan smelter.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir juga hadir saat Presiden memberikan pidatonya.
