KANAL24, Jakarta – Perbankan syariah di Indonesia diperkirakan masih akan kesulitan untuk bertumbuh karena beberapa persoalan mendasar yang tidak kunjung dibereskan oleh regulator ataupun pemegang saham. Akibatnya persoalan yang dihadapi sebagian besar perbankan syariah terus menumpuk.
Bahkan menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober lalu tingkat non performing finance (NPF) bank syariah terbilang tinggi di kisaran 3,15 persen. Sementara tingkat NPF di bank-bank umum rata-rata 2,73 persen.
Direktur Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid mengatakan, ada tiga persoalan utama yang kerap dialami perbankan syariah, yaitu jajaran direksi yang ditunjuk untuk mengelola keuangan bank lebih banyak yang berlatar belakang agama dengan tingkat kemampuan teknis soal ekonomi yang rendah. Akibatnya pengelolaan aset dan keuangan bank tersebut tidak optimal sehingga sulit tumbuh.
Kondisi tersebut berlanjut semakin parah, oleh dampak yang ditimbulkan karena kurangnya kemampuan teknis, yaitu non performing loan (NPL) dan NPF yang tinggi.
“Harusnya disiapkan dengan baik infrastrukturnya, baik regulasi yang jelas maupun perangkat pengelola ekonomi syariahnya. Keduanya harus ada keseimbangan, antara orang yang mengerti agama dengan orang yang mengerti soal teknis keuangan,” ujar Yenny Wahid dalam acara konferensi internasional Meeting of Minds Forum 2019 (MeMinds), di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Persoalan lainnya adalah perbankan syariah kerap menerapkan standar operasi yang berbeda-beda. Akibatnya investor atau calon investor bingung ketika akan menyuntikkan dananya kepada perbankan syariah. Hal itu berbeda dengan yang terjadi pada perbankan umum atau konvensional dimana standarnya cenderung baku dan hampir sama.
“Selama ini komplain orang luar yang mau investasi di bidang syariah di Indonesia, umumnya karena nggak jelas. Standarnya beda-beda antara institusi yang satu dengan yang lainnya. Misal Bank Mandiri Syariah punya standar begini dan Bank Sinarmas Syariah punya standar yang beda lagi,” sambung Yenny Wahid.
Persoalan lain terkait pengawasan oleh otoritas baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) yang terkesan berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Yenny menilai bank umum atau konvensional diawasi ketat oleh BI atau OJK. Sementara hal berbeda terjadi pada bank syariah.
Akibatnya direksi atau pengelola bank syariah kerap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Selama tiga persoalan utama ini tidak dibereskan maka perkembangan industri perbankan syariah berada di ujung tanduk.
“Beda banget pengawasannya, tidak seketat bank umum. Kalau bank umum mau begini sedikit udah disemprit sama regulator. Ini mungkin karena (menyangkut) agama jadi agak longgar pengawasannya tidak seperti bank lainnya. Akhirnya yang terjadi adalah aset yang dikelola secara suka-suka. Itu problem besarnya,” ujar Yenny.
Ketua MeMinds, Prof.Dr. Ismail Serageldin, mantan Wakil Presiden Bank Dunia, mengungkapkan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan jumlah anak muda yang mencapai 129 juta jiwa atau 48 persen dari total penduduk negeri ini.
“Saatnya, bagi kita menyatukan berbagai kemampuan di tingkat nasional dan internasional untuk menyelesaikan tantangan global maupun lokal, mulai dari kemiskinan, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, erosi tanah, polusi udara, serta tanah dan air yang merusak lingkungan kita,” kata Ismail. (sdk)
