Oleh : Setyo Widagdo*
Tanggal 19 September 2024 yang lalu DPR telah mengesahkan revisi UU Kementerian Negara dan mencabut aturan jumlah 34 Kementerian. Ini indikasi bahwa jumlah Kementerian akan bertambah seperti rumor yang selama ini beredar di masyarakat, karena penentuan jumlah Kementerian setelah UU Kementerian di revisi selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Presiden baru Prabowo Subianto.
Rumor yang beredar jumlah Kementerian akan menjadi 40 lebih, bahkan ada yang menyebut 44. Kalau benar, berarti ada Kementerian yang di pecah atau Kementerian baru sama sekali.
Memang masih lebih sedikit dibanding dengan yang pernah di bikin Bung Karno dengan Kabinet 100 Menteri. Namun jaman sudah berubah, paradigma juga sudah berubah. Pemerintah seharusnya lebih realistis menyusun Kabinet, bukan pragmatis.
Persoalan utamanya ada pada efektivitas dan efisiensi. Jika penambahan jumlah Kementerian ini nanti hanya berdasarkan pertimbangan “mengakomodasi pendukung”, dengan membagi bagi jatah Menteri atau Wakil Menteri. Parpol A dapat sekian, Parpol B dapat sekian, maka ada kekhawatiran akan terjadi ketidak efektivan kinerja Kabinet, tumpang tindih pekerjaan dan urusan bisa saja terjadi antar Kementerian. Ujung ujungnya saling lempar tanggung jawab jika ada masalah, tentu ini tidak sehat, apalagi ditambah dengan Menteri yang tidak memiliki kompetensi, pasti akan semakin membebani Presiden.
Efisiensi seharusnya juga menjadi pertimbangan pembentukan Kabinet, sebab Kabinet yang gemuk akan membebani APBN dan memperumit birokrasi. Selain itu, menambah Kementerian berarti juga menambah belanja pegawai dan barang.
Menurut Tim Ekonomi Prabowo, Burhanudin Abdullah dan para ahli serta pengamat ekonomi dalam berbagai perbincangan di TV, APBN 2025 konon dipatok 3600 T, dan hanya tersisa sekitar 1100 -1200 T, yang dapat digunakan, sebab sisanya untuk membayar hutang dan di transfer ke Daerah.
Saya yang bukan ahli dan sangat awam di bidang ekonomi lantas bertanya tanya: kira-kira bisa apa ya Pemerintah dengan ruang fiskal yang sangat terbatas ? Padahal pada saat kampanye kita semua tahu bahwa Prabowo akan memberikan makan dan susu gratis kepada rakyat miskin dan anak-anak, akan membangun Rumah Sakit, Sekolah dll, semua program itu membutuhkan biaya ratusan bahkan ribuan Trilyun.
Kabinet Gemuk dan APBN Cekak jelas sesuatu yang kontradiktif. Alih-alih rakyat mengharapkan suatu perubahan, jangan-jangan malah lebih buruk.
Namun rakyat di didik untuk selalu optimis, tidak boleh pesimis, apalagi skeptis dan apatis, asal rakyat mendapatkan perhatian yang utama. Rakyat Indonesia sudah kenyang dengan keprihatinan. Jika republik ini mendapatkan kesulitan, rakyat bersedia melakukan apa saja demi republik, asal Pemerintah jujur dan adil.
Menanggulangi Anggaran cekak ini, kabinet seharusnya diisi oleh lebih banyak profesional, non Partai Politik. Tidak masalah jika para profesional tersebut didorong atau di endorse oleh Partai Politik.
Dengan demikian, jatah Menteri dari Partai Politik tidak harus diisi oleh orang Partai, melainkan profesional yang disodorkan oleh Partai, sehingga Pemerintahan Prabowo bisa membentuk kabinet ahli (zaken kabinet ).
Hak prerogratif Presiden dalam memilih Menteri tidak boleh terhalang atau tersandera oleh kepentingan koalisi. Presiden harus menolak Menteri-Menteri yang tidak memiliki komptensi yang disodorkan oleh Partai Politik.
Jadi, meskipun gemuk, Kabinet ini nanti tetap lincah dan solid dalam menanggulangi kesulitan anggaran, sebab suka tidak suka Pemerintahan yang datang ini masih akan menghadapi uncertanty di bidang ekonomi akibat situas kepadai global yang tidak menentu. Salah satu sebabnya adalah konflik-konflik regional yang berimbas pada kawasan lain, dan terganggunya global supply chains yang sangat berpengaruh pada kondisi negara-negara.
Harapan rakyat banyak kepada Pemerintah baru nanti adalah dipenuhinya janji janji kampanye, untuk memberantas korupsi, mensejahterakan kehidupan rakyat, dan tentu saja menegakkan hukum dan keadilan. Semoga.(*)
*Penulis merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, [email protected]
