Kanal24, Malang – Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI) menggelar Kongres Nasional Pertamanya pada Sabtu (24/05/2025) di Universitas Brawijaya, Malang. Kongres ini menjadi momentum penting dalam sejarah FMEI karena menetapkan sejumlah produk hukum organisasi serta memilih estafet kepemimpinan nasional periode selanjutnya. Acara yang berlangsung sejak 21 Mei hingga 24 Mei ini diikuti oleh perwakilan 18 universitas dari berbagai daerah di Indonesia.
Daniel Pardamean, selaku Ketua Pelaksana Kongres FMEI 2025, menyampaikan kepada Kanal24 pada Sabtu (24/05/2025) bahwa agenda utama kongres ini meliputi pengesahan produk hukum organisasi seperti Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Garis Besar Haluan Kerja (GBHK), dan lembaran pertanggungjawaban (LPJ) dari Presiden Nasional FMEI sebelumnya. “Forum ini juga menjadi tempat memilih pemimpin baru FMEI melalui mekanisme kolektif dan musyawarah mufakat,” ungkap Daniel.
Baca juga:
Menuju PIMNAS 2025, UB Gelar Konsinyering Finalisasi Proposal PKM
Pemilihan Presiden Nasional Baru
Salah satu agenda paling krusial dalam kongres ini adalah penentuan Presiden Nasional FMEI untuk masa jabatan satu tahun ke depan. Pemilihan dilakukan melalui skema usulan dari para delegasi, yang kemudian dibahas secara kolektif. Jika perlu, proses pemungutan suara atau voting dilakukan secara terbuka demi menjunjung tinggi prinsip demokratis dan representatif dari masing-masing universitas.
Dari total 18 universitas yang hadir, setiap institusi mengirimkan delegasi dengan komposisi berbeda berdasarkan skema 3, 5, dan 7 orang. Skema ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas anggaran masing-masing universitas, serta mempertimbangkan keterlibatan di tiga forum utama FMEI: Forum Ketua Eksternal, Forum Kasrat (Kajian dan Strategi), dan Forum Presidium.
Rencana Tindak Lanjut dan Penyusunan Kajian Kebijakan
Selain agenda struktural, kongres juga menghasilkan output berupa kajian kebijakan strategis. Kajian ini dirancang oleh Forum Kasrat yang membahas isu-isu aktual di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hasil kajian tersebut akan dibukukan dan dijadikan rekomendasi kebijakan yang kemudian diajukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan, seperti Komisi B DPRD Kota Malang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur.
“Output kajian ini menjadi bahan audiensi yang akan kami sampaikan sebagai aspirasi mahasiswa ekonomi Indonesia untuk pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional,” ujar salah satu koordinator forum.
Dalam aspek eksternal, FMEI 2025 juga menekankan pentingnya branding organisasi agar lebih dikenal luas oleh masyarakat dan pemerintah. Upaya ini diwujudkan melalui peluncuran website resmi dan buklet digital yang memuat portofolio kegiatan selama satu periode kepengurusan. Harapannya, inovasi ini akan meningkatkan eksistensi FMEI sebagai forum mahasiswa yang aktif, kritis, dan solutif.
“Melalui media digital, kami ingin membuktikan bahwa FMEI bukan hanya forum diskusi internal, tetapi juga memiliki dampak nyata melalui kajian dan aksi advokasi kebijakan,” jelas Daniel Pardamean.
Kolaborasi dan Materi dari Pakar
Untuk memperkaya wawasan peserta, panitia menghadirkan beberapa narasumber dari kalangan profesional dan akademisi. Di antaranya perwakilan dari Bank Indonesia, dosen Universitas Brawijaya, Disnakertrans Jawa Timur, serta anggota DPRD Kota Malang. Materi yang dibawakan mencakup isu investasi asing, peran mahasiswa dalam pembangunan ekonomi, serta tantangan dunia kerja.
Dengan mengangkat tema seputar investasi asing sebagai salah satu topik utama, FMEI ingin mendorong peran mahasiswa dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan kompetitif.
Kongres FMEI 2025 menandai babak baru bagi forum yang berdiri sejak tahun 2016 ini. Setelah delapan tahun berjalan, FMEI kini memantapkan diri sebagai wadah nasional mahasiswa ekonomi untuk mengkaji, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
“Kami berharap seluruh hasil dari kongres ini tidak hanya menjadi arsip dokumen, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret dalam bentuk aksi maupun kebijakan. Kami juga berharap kajian ini bisa menjadi blueprint jangka panjang bagi pemerintah daerah maupun nasional,” ujar Daniel mengakhiri.
Kongres ini ditutup dengan seremonial pelantikan Presiden Nasional FMEI yang baru, diiringi pembacaan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjalankan agenda organisasi secara kolektif, demokratis, dan progresif. (nid/rey)
