Kanal24, Malang – Pakar Timur Tengah dan Koordinator Iran Corner FISIP UB, Dr. Syed Abdullah Yahya Ibrahim, S.Sos., M.Hub.Int., melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel yang dinilainya mencerminkan praktik “premanisme global”.
Dalam pernyataannya pada Rabu (15/04/2026), Abdullah menegaskan bahwa narasi perdamaian yang selama ini digaungkan kedua negara tersebut justru menyesatkan.
Ia menilai, dunia saat ini sedang diarahkan untuk menerima sebuah ilusi berbahaya, yakni seolah-olah tekanan politik dan militer yang terjadi merupakan bagian dari upaya menciptakan perdamaian.
“Yang dipaksakan itu bukan perdamaian, melainkan penyerahan diri,” tegasnya.
Baca juga:
Trump Batalkan Serangan, Pilih Jalur Negosiasi Iran
Menurut Abdullah, praktik diplomasi yang dilakukan tidak lagi berlandaskan prinsip kesetaraan antarnegara. Sebaliknya, terdapat upaya sistematis untuk mendikte pihak lain dengan syarat-syarat yang merampas kedaulatan, keamanan, hingga martabat suatu bangsa.
“Ketika satu pihak mendiktekan syarat yang merampas kedaulatan negara lain, itu bukan diplomasi. Itu adalah paksaan yang dibungkus dalam negosiasi,” ujarnya.
Dominasi Dibungkus Narasi Stabilitas
Abdullah menyoroti bagaimana poros Israel–Amerika Serikat kerap menggunakan istilah stabilitas dan keamanan dalam setiap kebijakan geopolitiknya. Namun, di lapangan, kebijakan tersebut justru memicu eskalasi konflik.
Ia menilai, alih-alih membangun perdamaian, pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada politik dominasi.
“Mereka berbicara tentang stabilitas, tetapi yang terjadi justru eskalasi. Mereka berbicara tentang keamanan, tetapi yang dipraktikkan adalah dominasi,” katanya.
Lebih jauh, Abdullah menyebut bahwa pola yang digunakan cenderung sama: menuntut kepatuhan penuh tanpa ruang kompromi. Ketika negosiasi tidak berjalan sesuai keinginan, langkah lanjutan yang diambil adalah tekanan politik, sanksi ekonomi, hingga ancaman militer.
“Ini bukan bahasa para pembangun perdamaian. Ini adalah bahasa kekuasaan,” imbuhnya.
Iran Berhak Menentukan Nasibnya
Dalam pandangannya, Iran sebagai negara berdaulat memiliki hak penuh untuk mempertahankan kemerdekaan dan menentukan masa depannya tanpa intervensi eksternal.
Ia menegaskan bahwa prinsip kedaulatan negara tidak boleh dikompromikan atas nama stabilitas global versi pihak tertentu.
“Setiap negara berdaulat berhak menentukan arah kebijakannya sendiri, termasuk Iran,” ujar Abdullah.
Menurutnya, perdamaian sejati tidak mungkin lahir dari tekanan, intimidasi, maupun kebijakan yang merendahkan martabat suatu bangsa.
“Perdamaian tidak bisa dibangun di atas penghinaan. Tidak bisa juga dicapai melalui pengepungan, blokade, atau ancaman,” katanya.
Ia menambahkan bahwa perdamaian yang adil hanya dapat terwujud melalui dialog yang setara, saling menghormati, dan tanpa paksaan.
Dunia Diminta Tidak Diam
Abdullah juga mengingatkan bahwa sikap pasif komunitas internasional berpotensi memperburuk keadaan. Jika dunia memilih diam, maka secara tidak langsung turut melegitimasi praktik yang ia sebut sebagai pemaksaan berkedok diplomasi.
Ia menilai, kondisi ini berbahaya karena dapat menggeser makna perdamaian itu sendiri.
“Jika komunitas internasional diam, maka mereka ikut mendefinisikan perdamaian sebagai penyerahan diri,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa jika standar tersebut dibiarkan, maka tidak ada satu pun negara yang benar-benar aman di masa depan.
Menurut Abdullah, dunia kini berada pada titik krusial untuk menentukan arah tatanan global.
“Dunia harus memilih: menjunjung tinggi keadilan dan kedaulatan, atau menerima tatanan global di mana kekuatan semata yang menentukan apa yang benar,” pungkasnya. (nid)
