Kanal24, Malang – Rencana pemerintah mengembalikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali memunculkan diskusi mengenai arah pendidikan menengah di Indonesia. Setelah beberapa tahun memberikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat melalui Kurikulum Merdeka, pemerintah berencana menghadirkan kembali pengelompokan keilmuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa. Kebijakan ini menjadi perhatian karena sistem penjurusan tidak hanya berkaitan dengan pengelompokan mata pelajaran, tetapi juga menentukan ruang eksplorasi dan kesiapan akademik siswa menghadapi pendidikan tinggi.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Pemerintah menargetkan pemberlakuan kembali penjurusan mulai tahun ajaran 2027/2028 untuk memperkuat pengetahuan dasar atau foundational knowledge siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, penyusunannya turut mempertimbangkan perkembangan kebutuhan kompetensi, asesmen bakat dan minat, serta kemungkinan perpindahan jurusan agar sistem baru tetap memberikan ruang bagi potensi peserta didik.
Baca Juga:
Kuasai Tata Protokoler dan Komunikasi, Bekal Menjadi MC Profesional
Penjurusan Kembali untuk Memperkuat Fondasi Akademik
Penghapusan sistem penjurusan pada 2021 melalui penerapan Kurikulum Merdeka sebelumnya bertujuan memberikan keleluasaan kepada siswa dalam mengeksplorasi bidang keilmuan. Peserta didik dapat memilih kombinasi mata pelajaran sesuai minat, kemampuan, dan rencana pendidikan lanjutan tanpa harus terikat pada satu kelompok jurusan.
Namun, Kemendikdasmen menilai penguatan pengetahuan dasar masih menjadi kebutuhan penting dalam mempersiapkan lulusan SMA memasuki perguruan tinggi. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pengembalian penjurusan diharapkan membantu siswa memperoleh bekal akademik yang lebih terarah sesuai bidang keilmuan yang ingin ditempuh.
“Dengan dibukanya kembali jurusan, kami tentu saja berharap agar para murid, khususnya SMA, memiliki basic knowledge yang lebih baik sehingga ketika mereka masuk ke jenjang perguruan tinggi akan lebih siap lagi sesuai dengan bidang keilmuannya,” ujar Mu’ti.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang digunakan untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik. Meski demikian, penjurusan tidak semestinya hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seleksi perguruan tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembelajaran tetap memperhatikan kemampuan, ketertarikan, dan perkembangan siswa.
Tantangan Penjurusan di Tengah Perkembangan Ilmu
Pengembalian sistem IPA, IPS, dan Bahasa juga menghadirkan tantangan tersendiri di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia kerja. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, menilai penjurusan dapat membantu siswa mendalami bidang tertentu. Namun, pengelompokan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi masa depan yang semakin lintas disiplin.
Perkembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI), dan industri kreatif menunjukkan bahwa kemampuan seseorang tidak cukup dibangun dari satu rumpun keilmuan. Bidang teknologi, misalnya, membutuhkan perpaduan kemampuan matematika, sains, komunikasi, kreativitas, hingga pemahaman sosial.
Karena itu, skema multidisiplin dan pembelajaran lintas jurusan perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Pendekatan tersebut memungkinkan siswa memperoleh pendalaman materi tanpa kehilangan kesempatan mempelajari bidang lain yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Pandangan kritis juga disampaikan pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan. Ia mengingatkan bahwa pengembalian pola penjurusan lama berisiko membuat pembelajaran kembali kaku apabila tidak disertai pembaruan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini justru menuntut keterhubungan antardisiplin, sehingga siswa membutuhkan fondasi keilmuan yang luas sekaligus kesempatan untuk menentukan spesialisasi.
Di sisi lain, penjurusan juga memiliki pertimbangan dari aspek pengelolaan pembelajaran. Pengelompokan mata pelajaran dapat membantu sekolah mengatur distribusi tenaga pendidik dan fasilitas pembelajaran. Namun, manfaat tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan sumber daya agar siswa di berbagai sekolah memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Fleksibilitas Minat Siswa Menjadi Perhatian
Selain memperkuat pendalaman akademik, pemerintah juga mengkaji kemungkinan menghadirkan fleksibilitas dalam sistem penjurusan. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa salah satu hal yang dipertimbangkan adalah kesempatan bagi siswa untuk berpindah jurusan apabila mengalami perubahan minat selama proses pembelajaran.
Asesmen Bakat dan Minat (ABM) turut menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan sebelum siswa menentukan pilihan. Hasil asesmen diharapkan dapat membantu peserta didik mengenali potensi diri, sementara guru dan guru bimbingan konseling (BK) berperan mendampingi proses pemilihan bidang keilmuan.
Meski demikian, mekanisme teknis pelaksanaan penjurusan dan perpindahan jurusan masih perlu dirumuskan lebih lanjut. Pemerintah perlu memastikan bahwa asesmen tidak menjadi alat pembatas, melainkan sarana pendampingan agar siswa dapat mengambil keputusan pendidikan secara lebih tepat.
Perubahan kebijakan pendidikan juga perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Kesiapan guru, ketersediaan fasilitas pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, serta kesesuaian mata pelajaran dengan kebutuhan perguruan tinggi menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.
Dengan demikian, pengembalian penjurusan SMA pada tahun ajaran 2027/2028 tidak cukup hanya menghidupkan kembali pembagian IPA, IPS, dan Bahasa. Tantangan sesungguhnya adalah menghadirkan sistem pendidikan yang mampu memperkuat fondasi akademik sekaligus memberikan ruang eksplorasi. Penjurusan seharusnya membantu siswa menemukan arah pendidikan, bukan membatasi kemungkinan mereka untuk berkembang di tengah perubahan zaman. (ern)
