KANAL24, Malang – Dengan tujuan untuk menjelajahi praktek yang baik dalam inklusi disabilitas, Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) bekerja sama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) UB dan Knowledge Sector Initiative dari Pemerintah Australia menyelenggarakan International Conference bertema “Diversity and Disability Inclusion in Asia: Theorizing Advocacy and Research for Disability Policy and Social Inclusion” di lantai 10 gedung C, FH UB.
Presiden AIDRAN, Dr. Dina Afrianty menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan perangkat hukum nasional, yakni UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, menurut peneliti La Trobe University tersebut, hingga saat ini Pemerintah masih berjuang dalam upaya memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.
“Konferensi ini merupakan kesempatan untuk belajar dari negara lain sekaligus kesempatan untuk para penyandang disabilitas berbagi pengalaman sehari-hari mereka membantu peneliti dan pembuat kebijakan lebih memahami tantangan dan hambatan yang mereka hadapi,” jelas Dina.
Pembicara dari beberapa negara yang hadir pada konferensi dua tahunan pertama ini adalah dari Australia, India, Cina, Irak, Bangladesh, Nepal, Jepang, Indonesia, dan Amerika. Pembicara tersebut akan memaparkan beberapa topik diantaranya peningkatan akses bagi penyandang disabilitas pada layanan public seperti pendidikan dan kesehatan, peluang kerja, akses pada keadilan, dna partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial budaya.
Prof. Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S yang turut hadir pada konferensi ini mengungkapkan rasa bahagianya karena Brawijaya khususnya FH bisa menjadi tuan rumah konferensi disabilitas untuk pendidikan yang inklusif ini. UB telah menjadi salah satu pelopor pendidikan inklusi disabilitas dalam pendidikan tinggi.
PSLD UB menyediakan berbagai layanan untuk memastikan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas didukung untuk melanjutkan studi mereka, seperti pelatihan, dukungan akademik dan digitalisasi buku.
Slamet Thohari selaku Co-founder dan sekretaris PSLD UB berjarap konferensi ini dapat memberikan masukan berupa ide-ide baru yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan praktisi.
“Ide-ide baru yang dihasilkan dari konferensi ini dapat digunakan pemerintah untuk mendukung penuh hak-hak penyandang disabilitas, dan dapat digunakan dalam advokasi kebijakan serta praktik yang lebih inklusif,” pungkasnya. (meg)
