KANAL24, Malang – Perpindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan, menjadi isu yang masih hangat untuk diperbincangkan. Tim kanal24 menemui salah satu dosen sosiologi FISIP UB, Genta Mahardhika Rozalinna, S.Sos., M.A., untuk membicarakan terkait apa saja yang harus diperhatikan Pemerintah, sebelum ibu kota benar-benar pindah ke Kalimantan.
Menurut Genta, dari sisi sosiologi terkait dengan struktur. Memindahkan orang bukan perkara gampang apalagi perpindahan ibukota. Jangan hanya memikirkan apa yang berubah ditempat yang akan ditinggali, tapi juga harus berfikir bagaimana hal-hal yang dapat terjadi terhadap orang yang akan ditinggal, yang kemudian sudah maju seperti Jakarta dan orang-orang yang wilayahnya akan ditinggali yakni Kalimantan.
“Walaupun logika pemindahan, menurut Pemerintah adalah logika pemerataan kesejahteraan, artinya berpikir bahwa Jakarta sudah “sumpek” ekonominya sudah maju dan harus mencari tempat diluar jawa kemudian dipilih Kalimantan. Ingat bahwa, Jakarta sudah kemasukan investor, tempat tinggal eksklusif, perumahan2 elit, dan teluk reklamasinya juga sudah diatur. Bayangkan akan ada berapa banyak orang yang kemudian rugi dan akan “menangis” ketika ibu kota dipindah di Kalimantan,” terang dosen asal Probolinggo Rabu (14/8/2019)
Orang-orang Jakarta, tidak akan lagi menjadi anak emas, itu yang harus dihadapi. Mereka harus mulai bersiap diri, dan akan ada pemikiran bahwa mereka akan jadi orang “kampung”. Hal ini sama saja dengan Kalimantan, orang-orang Kalimantan walaupun belum pasti provinsi mana yang akan ditempati, tapi mereka akan jadi anak emas, penyediaan fasilitas dan layanan akan jadi yang pertama diperhatikan.
“Ada hal lain yang juga harus diperhatikan, terkait dengan adanya culture shock yang akan terjadi baik di orang Jakarta maupun Kalimantan. Jangan hanya berbiacara masalah gedung dan jalan yang akan dibangun dan Pemerintahan yang kemudian relasinya berpindah. Tapi bagaimana dengan orang Kalimantan sendiri menghadapi itu, jangan sampai terjadi kembali hal-hal yang saya katakan sebagai “dosa” transmigrasi, terjadi permusuhan sesama saudara yang berbeda suku,” pungkasnya.
Alumni UGM ini melanjutkan, bahwa pemindahan ibu kota tidak masalah dilakukan, karena mengingat Jakarta yang sudah penuh. Tetapi perlu diperhatikan adalah harus ada sinkronisasi kerja antara Pemerintah pusat dengan pemda paham apa yang dibutuhkan oleh orang Kalimantan, harus ada sosialiasi. Jangan hanya memikirkan pembangunan secara fisik tetapi juga harus memerhatikan pembangunan lingkungan sosialnya.
Jangan sampai orang Kalimantan menjadi inferior di wilayahnya sendiri, yang nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi. (meg)
