KANAL24, Jakarta – Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Presidensi G20 menjadi peluang yang sangat baik bagi pelaku usaha dalam negeri untuk menggaet investasi dari negara-negara anggota G20. Nantinya apabila agenda internasional ini membuahkan minat investasi asing, maka dipastikan pelaku usaha dalam negeri tidak akan diabaikan.
Bahlil menjamin investasi asing yang masuk ke Indonesia, wajib menjalin kemitraan atau berkolaborasi dengan industri di dalam negeri. Hal ini menjadi aturan baku yang wajib dipenuhi oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
“Untuk pengusaha nasional, yakinlah bahwa selama saya menjadi Kepala BKPM tidak satu investasi asing yang masuk ke nasional tanpa berkolaborasi. Minimal harus menjalin kemitraan dengan BUMN atau dengan perusahaan daerah,” ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual Inagurasi G20 Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG), Selasa (8/2/2022).
Penegasan Bahlil terkait kolaborasi dan kerjasama dengan investor asing tersebut sebagai jawaban atas kegamangan banyak pihak yang khawatir ketika ruang bagi investor asing dibuka lebar akan mematikan pelaku usaha domestik. Dijelaskan Bahlil bahwa kolaborasi dengan investor asing sangat penting bagi industri dalam negeri. Salah satunya demi memajukan teknologi sektor industri yang sebagian besar teknologinya masih belum diupgrade.
“Harus kita akui bahwa teknologi kita ini belum bagus sehingga kita sedang menyusun regulasi yang win – win solution agar jangan sampai pelaku dalam negeri ditinggalkan,” pungkas dia.
Sementaa itu Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menambahkan selain mendalami peluang investasi dalam Presidensi G20, momen ini juga akan dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia akan mendorong kolaborasi dengan negara anggota G20 untuk melakukan terobosan pada sektor perdagangan, investasi, serta industri. Dengan aksi nyata yang dilakukan bersama diharapkan dapat berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global.
“Untuk pertama kalinya isu industri akan dibahas secara khusus dalam penyelenggaraan G20. Hal ini merupakan prakarsa pemerintah Indonesia untuk menambahkan nomenklatur industri dalam TIIWG,” katanya.(sdk)
