Kanal24, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan target ini merupakan bagian dari tahap kedua pembangunan IKN.
“Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting, Presiden Prabowo mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik,” ujar Basuki, dikutip (23/1/2025).
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Basuki dan timnya fokus menyelesaikan ekosistem penunjang ibu kota politik, termasuk gedung perkantoran legislatif dan yudikatif serta hunian bagi para pejabat dan pegawai pemerintahan.
Dalam rapat terbatas baru-baru ini, pemerintah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN dari 2025 hingga 2028. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun, yang saat ini masih dalam tahap studi kelayakan.
Pendanaan ini akan digunakan untuk membangun fasilitas seperti apartemen, rumah tapak, jalan, multi utility tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun anggaran mengalami penyusutan, Basuki optimistis dana tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Pada tahun 2025 akan ada sekitar Rp15 triliun di OIKN. Saya kira cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan diselesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan Rp48,8 triliun,” katanya.
Pemerintah juga gencar menarik investasi swasta untuk mempercepat pembangunan IKN. Salah satu langkah nyata adalah rencana peletakan batu pertama untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran senilai Rp6,49 triliun oleh investor swasta. Basuki menegaskan bahwa keterlibatan swasta akan menjadi elemen kunci dalam menyukseskan transformasi IKN.
Namun, sejumlah pakar meragukan target ambisius tersebut dapat tercapai dalam waktu tiga tahun. Skala besar dan kompleksitas pembangunan IKN, termasuk kebutuhan infrastruktur dasar dan perencanaan yang matang, menjadi tantangan tersendiri. Para pakar mengingatkan bahwa proyek ini memerlukan pengawasan ketat dan manajemen waktu yang baik agar tidak menghadapi kendala serius di masa depan.
Selain aspek teknis, pengalihan pusat pemerintahan ke IKN juga membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pengelolaan sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan kota baru ini tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota politik, tetapi juga diharapkan menjadi simbol keberlanjutan dan keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan visi besar tersebut.
Dalam wawancaranya, Basuki menyampaikan bahwa meskipun tantangan besar di depan mata, komitmen dan sinergi antara berbagai pihak akan menjadi kunci sukses proyek ini. “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik, IKN akan menjadi model pembangunan kota modern yang tidak hanya relevan bagi Indonesia tetapi juga menjadi inspirasi di tingkat global,” tegas Basuki. (din)
