Kanal 24, Malang – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali menuai kritik dari komunitas disabilitas dan pegiat hak asasi manusia. Pasalnya, dalam Pasal 208, terdapat ketentuan yang menyamakan posisi penyandang disabilitas mental dengan anak-anak, terutama dalam pengambilan sumpah saksi di persidangan.
Klausul tersebut dinilai tidak hanya diskriminatif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi penyandang disabilitas. Ketentuan itu bahkan melanggar Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.
Baca juga:
Trump Ancam Tarif Impor, Indonesia Kena Imbas BRICS
“RUU KUHAP seharusnya menjadi instrumen reformasi hukum pidana yang progresif. Namun Pasal 208 justru mengabaikan semangat kesetaraan, dan itu langkah mundur,” ujar Tio Tegar Wicaksono, peneliti hukum dari Hukum online dalam laporan terbarunya (2025).
Bertentangan dengan Konvensi Internasional
Pasal 208 RUU KUHAP bertentangan dengan sejumlah pasal dalam CRPD, antara lain:
- Pasal 5, yang menjamin penghapusan diskriminasi sistemik.
- Pasal 12, yang menegaskan bahwa kapasitas mental seseorang tidak boleh menjadi dasar pencabutan kapasitas hukum.
- Pasal 13, yang mewajibkan negara menyediakan akomodasi layak agar penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam sistem peradilan.
Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD Committee) juga telah memberikan rekomendasi kepada Indonesia pada tahun 2022 untuk menghapus semua ketentuan yang menghilangkan kapasitas hukum penyandang disabilitas, serta menjamin keterlibatan mereka secara penuh di pengadilan.
Warisan Kolonial dan Perlunya Dekolonisasi Hukum
Pasal 208 sejatinya merefleksikan warisan kolonial yang masih hidup dalam sistem hukum nasional. Hal ini bisa ditelusuri dari Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 433 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum secara pidana maupun perdata.
Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang justru menekankan pengakuan penuh atas hak-hak sipil dan hukum difabel.
“Jika kita ingin sungguh-sungguh melakukan reformasi dan dekolonisasi hukum, maka ketentuan seperti Pasal 208 harus dicabut. Hukum kita tidak boleh lagi melanggengkan stigma dan diskriminasi,” tulis Tio Tegar (2025).
Pembelajaran dari Negara Lain
Beberapa negara di Amerika Latin seperti Argentina, Peru, Kolombia, dan Kosta Rika telah menghapus status ketidakcakapan hukum bagi penyandang disabilitas dan menggantinya dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan. Langkah ini dinilai lebih adil dan manusiawi karena tetap mengakui kapasitas hukum mereka sambil memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Negara-negara tersebut kini menjadi contoh global dalam penerapan prinsip kesetaraan hukum untuk kelompok rentan. Indonesia, yang telah meratifikasi CRPD sejak lebih dari satu dekade lalu, justru terancam tertinggal dalam pemenuhan standar tersebut.
Baca juga:
Extra Cost Disabilitas Tinggi, Tunjangan Masih Terlambat Terwujud
Harapan untuk Revisi RUU KUHAP
Komunitas disabilitas, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil mendesak agar DPR dan pemerintah meninjau ulang ketentuan dalam RUU KUHAP, khususnya Pasal 208. Mereka menekankan bahwa revisi tersebut bukan sekadar memenuhi tuntutan kelompok tertentu, melainkan langkah konkret untuk memastikan hukum pidana di Indonesia berjalan secara inklusif dan adil.
Tanpa pembaruan yang progresif, upaya Indonesia membangun sistem peradilan yang menghargai martabat semua warga negara termasuk penyandang disabilitas akan berjalan di tempat. (han)
