Kanal24, Jakarta – Persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024 kembali mengungkap fakta mengenai aliran uang yang melibatkan mantan pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengakui menerima uang sebesar USD75 ribu atau sekitar Rp1,3 miliar dari pihak biro perjalanan haji khusus Pesona Mozaik.
Pengakuan tersebut disampaikan Gus Alex ketika memberikan keterangan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Hal yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah alasan pemberian uang tersebut. Gus Alex menyebut uang itu disampaikan sebagai bentuk ucapan terima kasih dengan istilah “buah tangan dari senior untuk junior”. Pemberian tersebut berasal dari staf operasional Pesona Mozaik, Nur Faudzin alias Nanang, melalui perantara Muis Ali Murtadho.
Baca juga:
Scam Digital Kuras Rp104,3 Triliun, 7 dari 10 Warga RI Terpapar

Keterangan ini membuka kembali pertanyaan mengenai hubungan antara pihak penyelenggara perjalanan ibadah haji dengan pejabat yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kuota haji tambahan.
Kronologi Penyerahan Uang USD75 Ribu
Di hadapan majelis hakim, Gus Alex menjelaskan bahwa penerimaan uang dari Pesona Mozaik berlangsung dalam dua tahap. Penyerahan pertama terjadi sekitar Juni 2023, ketika dirinya hendak berangkat ke Arab Saudi untuk menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji.
Saat itu, Nanang bersama Muis Ali Murtadho mendatangi rumah Gus Alex pada pagi hari. Keduanya membawa amplop berisi uang USD45 ribu. Selain amplop berwarna cokelat untuk Gus Alex, terdapat amplop putih berisi USD10 ribu yang disebut sebagai titipan untuk Rizky Fisa Abadi, mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag.
Gus Alex mengaku sempat mempertanyakan maksud pemberian tersebut. Namun, Muis menyampaikan bahwa uang itu merupakan pemberian dari senior kepada junior.
“Saya terima uangnya,” demikian pengakuan Gus Alex sebagaimana diberitakan detikNews, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa uang USD10 ribu yang dititipkan untuk Rizky kemudian dibawa ke kantor Kemenag dan diserahkan langsung kepada yang bersangkutan.
Penyerahan kedua berlangsung setelah pelaksanaan ibadah haji 2023 selesai. Nanang kembali memberikan uang sebesar USD40 ribu kepada Gus Alex ketika bertemu di rumahnya. Dengan demikian, total uang yang diterima Gus Alex dari Pesona Mozaik mencapai USD75 ribu atau sekitar Rp1,3 miliar.
Nama Pejabat Kemenag Muncul dalam Pengusulan Jemaah
Jaksa KPK kemudian mendalami hubungan Gus Alex dengan pihak Pesona Mozaik. Dalam keterangannya, Gus Alex mengakui pernah memberikan nomor kontak Rizky Fisa Abadi dan Nur Arifin, mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, kepada Nanang.
Pemberian nomor tersebut berkaitan dengan adanya pembicaraan mengenai pengusulan jemaah haji. Gus Alex menyebut Nanang datang bersama Muis untuk menyampaikan keperluan pengusulan jemaah, tetapi dirinya mengaku tidak memahami secara terperinci maksud dan mekanisme pengusulan tersebut.
Karena itu, ia meminta Nanang berkomunikasi langsung dengan Rizky dan Nur Arifin.
Gus Alex juga mengaku tidak mengetahui pembicaraan lanjutan antara pihak Pesona Mozaik dengan kedua pejabat tersebut. Ia menyatakan tidak terlibat secara langsung dalam proses teknis pengalokasian kuota yang kemudian diperoleh biro perjalanan itu.
Meski demikian, keterangan mengenai pemberian nomor kontak dan penyerahan uang menjadi bagian penting yang didalami jaksa untuk menelusuri hubungan antara pemberian dana dengan pengurusan kuota haji tambahan.
Pesona Mozaik Disebut Hampir Tidak Mendapat Kuota
Hal menarik lainnya muncul ketika jaksa mendalami waktu pemberian uang dan kaitannya dengan perolehan kuota haji tambahan.
Gus Alex mengungkapkan bahwa setelah pelaksanaan haji 2023, Nanang pernah menyampaikan Pesona Mozaik sebenarnya hampir tidak memperoleh kuota haji tambahan karena pengajuan dilakukan ketika alokasi kuota sudah hampir habis.
Namun, menurut keterangan yang disampaikan Gus Alex dalam persidangan, Rizky Fisa Abadi kemudian menyebut masih terdapat alokasi kuota yang tersimpan dan dapat dimanfaatkan oleh Pesona Mozaik.
Gus Alex mengaku tidak mengetahui bagaimana mekanisme tersebut dilakukan. Ia hanya menyampaikan bahwa berdasarkan cerita Nanang, sebagian kuota yang tidak terpakai atau masih tersedia kemudian dapat dimanfaatkan oleh biro perjalanan tersebut.
Keterangan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman perkara karena memperlihatkan adanya hubungan waktu antara pengusulan jemaah, komunikasi dengan pejabat Kemenag, dan penerimaan uang dari pihak biro perjalanan.
Uang Diserahkan ke KPK, Kerugian Negara Capai Rp622 Miliar
Dalam persidangan, jaksa juga mempertanyakan kepatutan Gus Alex menerima uang dari pihak biro perjalanan haji, mengingat posisinya sebagai staf khusus Menteri Agama yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan haji.
Gus Alex mengaku tidak pernah meminta ataupun menuntut pemberian uang tersebut. Ia menyebut memahami uang itu sebagai ucapan terima kasih karena disampaikan dengan istilah pemberian dari senior kepada junior.
Ia juga menyatakan tidak menerima uang lain dari Pesona Mozaik sepanjang 2023. Sementara uang USD75 ribu yang diterimanya telah diserahkan ke rekening penampungan KPK pada Agustus 2025 ketika dirinya dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan.
Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 yang turut menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam dakwaan jaksa, perbuatan para pihak yang terlibat disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.
Jaksa menyebut perkara tersebut melibatkan Yaqut, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
Terungkapnya pengakuan penerimaan uang Rp1,3 miliar ini menambah rangkaian fakta yang harus diuji dalam persidangan. Hubungan antara pemberian uang, pengusulan jemaah, serta mekanisme distribusi kuota menjadi bagian penting untuk mengungkap bagaimana dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan tersebut terjadi.













