KANAL24, Jakarta – Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai ketahanan pangan menjadi perhatian pemerintah dalam postur RAPBN 2021. Rusli menilai, pemerintah menilai penting untuk mendukung sektor pertanian sebagai penyelamat ekonomi nasional.
“Presiden menyebutkan masalah ketahanan pangan, ini berarti menjadi concern bagi pemerintah karena di atas kertas ada perhatian ke sana. Teori ekonomi, kita harus fix dulu di pertanian, industri, baru ke jasa,” kata Rusli, Jumat (14/8/2020).
Rusli menjelaskan bahwa negara yang memiliki sistem pertanian yang baik tidak akan mengalami resesi yang begitu dalam, contohnya terjadi pada Indonesia. Ia pun mencontohkan Singapura, sebagai negara maju yang tidak memiliki lahan dan iklim agrikultur yang baik, sehingga mengalami resesi cukup dalam.
Pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi 42,9 persen dibandingkan kuartal I-2020. Sementara jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekonomi negeri Singa itu minus 13,2 persen.
“Singapura minus belasan persen, sementara Indonesia yang memiliki basic pertanian, resesinya tidak terlalu dalam karena meskipun resesi, ada aktivitas ekonomi yang masih bergeliat. Mau perang mau krisis, orang tetap butuh makan,” kata Rusli.
Dalam pidato kenegaraan di depan Parlemen, Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan pada RAPBN 2021.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.
“Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung MPR/DPR, Jumat pagi. (sdk)
