oleh : Greg Teguh Santoso*
Di tengah galau bangsa atas berbagai bencana dewasa ini, media social kembali diributkan oleh content yang mewartakan tingkat kecerdasan khalayak Indonesia kian menurun mendekati level kecerdasan gorilla, wow, benarkah demikian? Tulisan ini mencoba mengkritisi pandangan tersebut sebagai kancah edukasi public agar tidak mudah percaya akan berbagai content tanpa menimbang dengan seksama.
Ada kecenderungan lama dalam sejarah manusia: ketika dunia berubah terlalu cepat, kita mencari satu penyebab tunggal untuk kegelisahan kolektif. Di abad ke-19, buku dituding merusak ingatan. Di abad ke-20, televisi dianggap menghancurkan nalar. Kini, gawai dan media sosial dituduh menurunkan kecerdasan. Narasi ini terdengar akrab bagi kita, terutama yang begitu gemar mengikuti aneka media social, karena itu kita perlu perlu sungguh mencermati.
Klaim bahwa kecerdasan masyarakat menurun akibat penggunaan gawai sering mengutip istilah IQ seolah ia ukuran final kemampuan manusia. IQ bukan ukuran absolut kecerdasan. Ia dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, bahasa, nutrisi, dan konteks budaya. Padahal sejak lama para ilmuwan menegaskan bahwa IQ adalah alat ukur terbatas, sangat sensitif terhadap konteks sosial, pendidikan, dan metode pengujian (Neisser et al., 1996), menggunakannya sebagai vonis kebudayaan tak terlalu berlebihan bila dikategorikan sebagai kekeliruan epistemik.
Benar bahwa beberapa negara mengalami stagnasi atau penurunan skor IQ sejak awal 2000-an. Namun penelitian besar di Norwegia menunjukkan bahwa penurunan ini berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan lingkungan belajar, bukan teknologi semata (Bratsberg & Rogeberg, 2018). Studi di negara-negara Skandinavia memang menunjukkan pembalikan Flynn Effect. Namun penelitian yang sama menegaskan pula bahwa faktor pendidikan dan lingkungan belajar jauh lebih dominan dibanding teknologi digital. Korelasi tidak sama dengan kausalitas, suatu pelajaran dasar yang kerap dilupakan dalam debat publik.
Teknologi digital sering disalahkan karena ia terlihat. Ia ada di tangan anak-anak, di meja makan, di ruang kelas. Tapi faktor yang tak terlihat justru lebih menentukan: kualitas pendidikan, ketimpangan sosial, kemiskinan kognitif di rumah tangga, dan minimnya budaya membaca. OECD secara konsisten menunjukkan bahwa latar belakang sosioekonomi jauh lebih berpengaruh terhadap capaian kognitif dibanding kepemilikan gawai (OECD, 2023).
Mengaitkan gawai dengan “penurunan kecerdasan” juga mengabaikan fakta bahwa teknologi digital telah memperluas akses pengetahuan secara historis. Anak-anak hari ini menguasai literasi visual, spasial, dan navigasi informasi jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Ini bukan kecerdasan yang hilang, melainkan amat patut ditengarai sebagai wujud kecerdasan yang berubah bentuk. Riset neuroscience yang kini kian gencar dilaksanakanpun tidak sesederhana yang sering dikutip. Banyak studi menunjukkan bahwa otak bersifat plastis: ia beradaptasi dengan lingkungan.
Paparan digital tertentu memang berkorelasi dengan gangguan perhatian, tetapi korelasi itu bersifat kontekstual dan reversibel (Rosen et al., 2013). Tidak belum ada bukti kuat bahwa penggunaan gawai menyebabkan kerusakan kognitif permanen. Kebijakan Australia yang membatasi media sosial bagi anak sering dijadikan bukti bahwa bahaya gawai sudah nyata. Namun membaca kebijakan itu sebagai pengakuan kegagalan teknologi adalah penyederhanaan. Kebijakan tersebut lebih tepat dibaca sebagai kompromi politik atas kekhawatiran orang tua, bukan konsensus ilmiah global.
Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam moral panic dan kegemparan yang belum valid benar. Membingkai masalah pendidikan dan kecerdasan sebagai akibat gawai berisiko mengalihkan tanggung jawab dari reformasi struktural yang lebih mendasar: kualitas guru, kurikulum yang dangkal, dan ketimpangan akses pendidikan bermutu. Masalah kita bukan anak terlalu pintar menggunakan gawai. Masalah kita adalah negara yang terlalu lambat membenahi pendidikan.
Jika kecerdasan terasa menurun, mungkin bukan karena teknologi terlalu canggih—melainkan karena kebijakan terlalu sederhana. Alih-alih membangun narasi penurunan kecerdasan, diskursus publik Indonesia seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Teknologi perlu diposisikan sebagai alat pedagogis, bukan ancaman moral. Negara-negara dengan hasil PISA tinggi justru berhasil mengintegrasikan teknologi secara terstruktur dalam pendidikan formal.
Kecerdasan anak tidak ditentukan oleh lamanya waktu layar, melainkan oleh kualitas interaksi—dengan guru, orang tua, dan materi belajar. Jika interaksi itu miskin, gawai menjadi kambing hitam yang mudah. Maka pertanyaan yang lebih produktif bukanlah apakah gawai membuat anak bodoh, tetapi apakah kita sudah cukup cerdas mengelola teknologi dalam pendidikan.
*)Greg Teguh Santoso, doktor di bidang Knowledge Management, saat ini adalah pendamping Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan di SMA Santo Paulus Jember.
Comments 1