KANAL24, Malang – Masuk bulan ke 11 pandemi Covid-19 memberikan dampak ke semua sektor kehidupan, salah satunya memperlambat pengiriman uang ke daerah Malang dari para pekerja migran diluar negeri.
Peneliti Universitas Brawijaya (UB), Faishal Aminuddin, Saseendran Pallikadavath, Sujarwoto, Keppi Sukesi dan Henny Rosalinda mencatat banyak pekerja migran yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat mengirimkan uang bagi keluarga mereka di Indonesia.
“Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri dan keluarga mereka di Indonesia selama pandemi COVID-19,” ujar salah satu anggota peneliti, Keppi Sukesi
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, yang merupakan salah satu daerah yang banyak mengirimkan pekerja migran ke luar negeri. Para pekerja migran ini umumnya bekerja di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan Arab Saudi. Mereka bekerja di sektor domestik seperti asisten rumah tangga atau pekerja pabrik.
Sejak terjadinya pandemi, banyak di antara mereka yang menghadapi permasalahan ekonomi dan berakibat pada tersendatnya pengiriman uang ke keluarga mereka di Indonesia.
“Para pekerja migran umumnya menghadapi masalah seperti terlambatnya pembayaran gaji dan pemberhentian pekerjaan bagi mereka yang bekerja di pabrik akibat pandemi. Sehingga, mereka tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia hingga beberapa bulan. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga menghadapi permasalahan psikologis akibat takut terpapar virus atau tidak bisa kembali ke Indonesia,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian itu.
Anggota peneliti lain, Sujarwoto menjelaskan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 605 Rumah Tangga dengan 1,926 anggota rumah tangga keluarga migran di Kabupaten Malang, semua mengalami permasalahan sosial ekonomi serta merasakan kekhawatiran terhadap keluarga mereka akibat pandemi COVID-19.
“Pada umumnya, keluarga pekerja migran adalah warga yang berada pada kelas sosial menengah kebawah yang bergantung pada keluarga mereka yang bekerja sebagai migran untuk bertahan hidup. Sehingga, saat pekerja migran mengalami kendala terkait pengiriman gaji, para keluarga migran tersebut juga terkena dampak secara langsung,” jelas Sujarwoto.
Tidak hanya itu, isu-isu seperti pengadaan sekolah daring selama pandemi juga memunculkan permasalahan tersendiri bagi keluarga migran. Banyak dari anak-anak pekerja migran yang kesulitan bersekolah akibat tidak memiliki akses terhadap jaringan internet. Meskipun Pemerintah telah memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan dan kuota internet bagi pelajar, akan tetapi di beberapa wilayah persebaran pemberian bantuan masih dinilai belum merata. Sehingga keluarga migran yang belum memperoleh bantuan dari Pemerintah harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam hal kesehatan, para pekerja migran juga mengaku tidak pernah memperoleh bantuan kesehatan dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah dinilai kurang memperhatikan kondisi kesehatan pekerja migran yang ada di luar negeri. Demikian juga keluarga yang ditinggalkan, pada umumnya bekerja sebagai petani di desa yang tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan yaitu BPJS.
Penelitian ini bekerja sama dengan Portsmouth University Inggris yang bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi sosio ekonomi dan kesehatan para pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan khususnya selama pandemi, serta menelaah bagaimana kebijakan yang telah atau sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. (Meg)
