KANAL24, Jakarta – Fasilitas isolasi terpusat (isoter) bagi pasien COVID-19 hingga ke tingkat desa dan kelurahan khususnya di luar Jawa-Bali terus ditambah termasuk menggunakan kapal Pelni.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers mengenai Evaluasi dan Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (16/08/2021) malam, secara virtual.
“Pemerintah mempersiapkan juga isolasi terpusat, di mana isolasi terpusat ini dalam bentuk kapal, yaitu kapal Pelni. Ini uji coba dilakukan di Makassar dan sekarang dipersiapkan di Kota Medan, yaitu KM Bukit Raya dengan kapasitas sekitar 1.000 tempat tidur, kemudian di Lampung itu dipersiapkan KM Lawit sekitar 1.000 juga tempat tidur,” terang Airlangga.
Sarana isoter serupa juga disiapkan di Padang, Sumatra Barat; Bitung, Sulawesi Utara; serta di Sorong, Papua Barat dan Jayapura, Papua. Selain itu, isoter lain juga disiapkan, baik di wisma haji, sarana diklat, dan berbagai tempat fasilitas lain, termasuk juga di level desa/kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten.
“Kami berterima kasih kepada TNI dan Polri, kepada Gubernur bersama Forkopimda, Pangdam dan Kapolda, baik itu juga kepada Wali Kota, Bupati, Kapolres, dan Dandim. Beserta Kajati di masing-masing wilayah yang terus mendorong agar seluruh pelaksanaannya bisa terintegrasi,” ujar Airlangga.
Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya menekan mobilitas di sejumlah wilayah di luar Jawa-Bali yang memiliki indeks mobilitas tinggi untuk menekan laju penularan COVID-19.
“Dari indeks mobilitas beberapa provinsi masih menunjukkan positif, di mana ini kita akan tekan untuk turun, yaitu di Kepri [Kepulauan Riau] 2,4 persen, Babel [Bangka Belitung] 1,1 persen, Jambi 0,8 persen, Bengkulu 0,5 persen, Papua 2 persen, Papua Barat 1 persen, dan Maluku 0,2 persen,” ungkapnya.
Kemudian juga Pematang Siantar, Lampung, Jambi di Sumatra; Kota Jayapura di Papua; serta Sumba Timur dan Kupang di Nusa Tenggara Timur.
Selain menekan mobilitas, pemerintah juga terus berupaya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan 3M, peningkatan 3T, serta percepatan vaksinasi nasional.(sdk)
