Kanal24 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerapan kerangka Environment, Society and Governance (ESG) pada pembangunan proyek infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat jelas meningkat karena prinsip ESG sendiri merupakan praktik standar global yang mengutamakan aspek pembangunan berkelanjutan dari segi ramah lingkungan, manfaat sosial dan tata kelola yang sangat baik.
“ESG adalah singkatan dari environment, social and governance. Artinya jika Anda membangun infrastruktur maka anda tidak hanya membangun proyek batu bata dan mortir saja,” jelasnya dalam the 2nd G20 Joint Finance and Health Ministers’ Meeting (JFHMM) Launching of ESG Framework and Manual di Badung, Bali (12/11/2022).
Saat ini, beberapa fasilitas infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain pelabuhan, bandara, telekomunikasi, air dan sanitasi.
“Ini semua adalah infrastruktur yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan guna meningkatkan produktivitas,” katanya.
Prinsip ESG dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya menjamin kualitas yang baik dan tidak merugikan masyarakat, tetapi juga mengutamakan good governance, artinya tidak ada korupsi.
Oleh sebab itu, ia memastikan mulai saat ini pemerintah termasuk Kementerian Keuangan melalui special mission vehicle (SMV) yakni PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF) akan menerapkan prinsip ESG dalam membiayai proyek infrastruktur.
Menurutnya, jika prinsip ESG digunakan dalam pembangunan proyek infrastruktur, akan lebih mudah menarik investor karena telah memenuhi standar reputasi.
Dalam hal ini PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF), Kementerian PUPR dan semua proyek yang dibiayai dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah mendapat reputasi karena prinsip ESG maka proyek ini akan bisa menarik banyak pembiayaan secara lebih mudah.
“Dia akan banyak bisa menarik financing secara lebih mudah karena investor tidak perlu lagi bertanya mengenai kualitas dari proyek tersebut,” ujarnya.
Menkeu mengatakan, jika proyek tersebut mendapat dana lebih, terutama dari pihak swasta, peran pendanaan negara atau APBN akan berkurang.
Sri Mulyani juga mendorong pengembangan manajemen proyek, reputasi sosial dan lingkungan di Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip ESG untuk meningkatkan kesadaran tentang Indonesia dan proyek itu sendiri.
Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, menambahkan saat ini ada tiga proyek dengan sistem KPBU dan menerapkan prinsip-prinsip ESG.
Ketiga proyek pemerintah yang akan menjadi pilot project tersebut dua di antaranya adalah Bendungan Merangin Jambi serta perumahan rakyat atau public housing di Cisaranten dan Karawang, Jawa Barat.
“Tiga itu hanya awalan saja. Paralel nanti kita akan terapkan ke semua proyek KPBU yang diinisiasi di PUPR baik itu air minum, sumber daya air, jalan tol maupun perumahan,” katanya.
