Kanal24, Malang – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting dan memprioritaskan skala prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan, sehingga dapat dipantau dan dinilai dengan lebih baik.
“Ayo fokus pada skala prioritas, karena tidak mungkin semua dikerjakan. Kepala dinas harus tahu skala prioritasnya, sehingga capaian kinerja lebih fokus dan terukur,” kata Anas dilansir dari Antara (19/02/2023).
Anas menyampaikan pesannya tersebut ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah Malang dalam rangka memperkuat penerapan reformasi birokrasi yang berfokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi (17/02/2023).
Anas bertemu dengan Bupati Malang M. Sanusi dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di seluruh Kabupaten Malang, termasuk semua camat.
Ketika berbicara di hadapan para pejabat daerah Kabupaten Malang, Anas menjelaskan konsekuensi yang akan terjadi apabila pemerintah daerah tidak memiliki skala prioritas yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Kalau kita tidak punya skala prioritas, semua sumber daya di-‘bagito’ alias bagi roto (rata) pasti tidak akan optimal dampaknya ke masyarakat,” ujar Anas.
Anas memberikan contoh bahwa pemerintah daerah bisa memilih tiga prioritas utama, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan adanya prioritas tersebut, hampir semua sumber daya akan diarahkan ke hal-hal yang menjadi fokus utama tersebut.
“Contoh simpelnya, program olahraga harus dikaitkan dengan pariwisata, jadilah sport tourism, karena pariwisata menjadi prioritas,” katanya.
Anas menyampaikan bahwa konsep kerja dengan skala prioritas ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa Presiden tidak hanya memberikan arahan, namun juga selalu memiliki skala prioritas yang jelas di setiap fase kepemimpinannya.
Anas juga menjelaskan bahwa di Kementerian PANRB, telah ditetapkan tujuh skala prioritas, di antaranya adalah pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, akselerasi MPP Digital, penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan IKN, dan pembangunan daerah otonom baru di Papua.
“Serta transformasi sistem pendidikan ASN,” katanya memaparkan.
Dalam pertemuan tersebut, Anas juga menekankan pentingnya penerapan reformasi birokrasi tematik. Ia menjelaskan bahwa mulai tahun 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki 259 komponen pertanyaan, akan disederhanakan agar semua fokus pada dampak, bukan administrasi laporan, yaitu pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan lain sebagainya.
Menurut Anas, situasi di Kabupaten Malang sudah cukup baik. Tingkat kemiskinan sudah berada di level satu digit, yaitu sembilan persen. Dengan fokus pada skala prioritas dan strategi yang tepat, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, serta menangani masalah stunting, pengangguran, investasi, dan inflasi.
Tingkat keberhasilan dalam hal ini akan menentukan apakah indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Malang akan meningkat atau menurun.
“Saya yakin Bupati Sanusi akan mampu meraih hasil positif, karena selama ini kinerjanya sudah terukur dengan baik,” ujar Anas.
Bupati Malang, M. Sanusi berharap kehadiran Menpan RB dapat memotivasi para ASN untuk meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, sebagai ASN, mereka perlu memiliki rasa bangga dalam melayani, karena setiap rupiah dari APBD digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita (ASN) harus mengedepankan jiwa melayani, begitupun juga dengan pimpinan harus melayani karena melayani ibadah bagi kita semua,” ujar Sanusi.(sat)
