Kanal24, Malang – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) melakukan implementasi kerja sama akademik dengan Utrecht University, Belanda, dalam program Student Inbound on Global Criminology (6/2/2025).
Program ini melibatkan 35 mahasiswa magister Utrecht University dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Bangladesh, Italia, dan Belanda.
Dekan FH UB, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa program ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa asing untuk mempelajari isu-isu kejahatan transnasional yang semakin marak.
“Mereka datang ke Universitas Brawijaya untuk belajar bersama kita, khususnya tentang transnational organized crime. Ini adalah bentuk exposure bagi mereka dan kami bangga bahwa Brawijaya menjadi pilihan,” ujarnya.

Baca juga:
Doktor FH UB: Gagasan Baru Perlindungan Hukum bagi Debitur
FH UB Pacu Prestasi Mahasiswa Kuatkan Publikasi Menuju PIMNAS 2025
Program ini bertujuan untuk berbagi ilmu hukum antara kedua universitas, pertukaran budaya antar mahasiswa, serta eksplorasi sumber daya alam Indonesia. “Mereka akan mengunjungi beberapa lokasi di Jawa Timur, seperti Gunung Bromo dan Lumpur Lapindo, untuk memahami lebih dalam berbagai aspek sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hukum dan kejahatan lingkungan,” tambah Dr. Aan Eko.
Sementara itu Ranitya Ganindha dari International Relations Office (IRO) FH UB menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari agenda tahunan FH UB dalam menjalin kemitraan dengan universitas luar negeri. “Kami memiliki beberapa mitra universitas internasional, dan tahun ini adalah pertama kalinya kami bekerja sama dengan Utrecht University,” jelasnya.
Baca juga:
Doktor FH UB: Gagasan Baru Perlindungan Hukum bagi Debitur
FH UB Pacu Prestasi Mahasiswa Kuatkan Publikasi Menuju PIMNAS 2025
Rangkaian kegiatan dalam program ini mencakup seminar di kampus, kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), eksplorasi ke Lumpur Lapindo, serta pertemuan dengan masyarakat adat dan petani lokal yang menghadapi permasalahan hukum terkait lingkungan dan hutan. (nid/bel)