Kanal24 – Jawa Timur dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi, jagung, hingga komoditas hortikultura dari provinsi ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Namun di balik peran strategis tersebut, data statistik menunjukkan sebagian masyarakatnya masih menghadapi persoalan mendasar: kekurangan konsumsi energi pangan.
Badan Pusat Statistik mencatat prevalensi kekurangan konsumsi energi atau Prevalence of Undernourishment (PoU) di Jawa Timur mencapai sekitar 8,05 persen, mendekati rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,27 persen. Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang mengonsumsi energi makanan di bawah kebutuhan minimum untuk menjalani kehidupan aktif dan sehat.
Ketimpangan kondisi terlihat jelas antarwilayah. Di daerah perkotaan dengan akses ekonomi dan distribusi pangan yang lebih baik, tingkat kekurangan konsumsi energi relatif rendah. Kota Surabaya mencatat PoU sekitar 2,37 persen, jauh di bawah rata-rata provinsi.
Sebaliknya, beberapa daerah masih menghadapi tekanan ketahanan pangan yang lebih serius. Kabupaten Situbondo tercatat memiliki prevalensi PoU sekitar 17,35 persen, lebih dari dua kali lipat rata-rata provinsi. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produksi, tetapi juga menyangkut akses ekonomi masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi.
Indikator Prevalence of Undernourishment merupakan ukuran yang digunakan secara internasional dalam memantau kondisi kerawanan pangan serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan terkait penghapusan kelaparan. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa indikator statistik yang digunakan BPS disusun dengan metodologi yang mengikuti standar global.
“BPS memiliki metodologi yang mengacu pada standar internasional dan pengolahan data dilakukan secara independen,” ujarnya.
Kondisi kekurangan konsumsi energi memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Asupan energi yang tidak memadai dapat memengaruhi kesehatan, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan belajar generasi muda.
Bagi Jawa Timur yang menjadi salah satu motor ekonomi nasional, persoalan ini menghadirkan paradoks pembangunan. Di satu sisi, provinsi ini menjadi pusat produksi pangan nasional. Di sisi lain, sebagian masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan yang cukup.
Memperkuat distribusi pangan, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta meningkatkan daya beli masyarakat menjadi kunci untuk menekan angka kekurangan konsumsi energi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lebih inklusif.(Din)
